AS Mau Berunding dengan Korut jika Kim Jong-un Setop Tes Rudal
Senin, 07 Agustus 2017 - 13:51 WIB
AS Mau Berunding dengan Korut jika Kim Jong-un Setop Tes Rudal
A
A
A
MANILA - Amerika Serikat (AS) bersedia berunding dengan Korea Utara (Korut) jika rezim Kim Jong-un menghentikan tes rudal balistiknya. Kesediaan Washington ini disampaikan Menteri Luar Negeri Rex Tillerson di sela-sela KTT ASEAN di Manila, Senin (7/8/2017).
Ketika ditanya tentang berapa lama tes tersebut harus dihentikan sebelum perundingan dimulai, Tillerson menjawab; ”Kami akan mengetahuinya saat melihatnya.”
Tillerson telah bertemu dengan para mitra regionalnya yang berkumpul di KTT ASEAN. Krisis Korut menjadi isu yang ramai dibahas dalam pertemuan itu setelah rezim Kim Jong-un menguji coba dua rudal balistik antarbenua (ICBM) pada bulan Juli.
”Sinyal terbaik bahwa Korut dapat berbicara dengan kita adalah mereka akan menghentikan peluncuran rudal,” kata Tillerson.
“Ini bukan 'Beri saya 30 hari dan kami siap untuk berbicara’. Tidak sesederhana itu. Jadi, ini semua tentang bagaimana kita melihat sikap mereka mendekati dialog dengan kita,” lanjut diplomat top AS ini, seperti dikutip ABC News.
Administrasi Trump telah dikritik karena mengirim pesan “campur aduk” tentang perundingan Korut, dimana Wakil Presiden Mike Pence pada pekan lalu mengatakan bahwa strategi yang tepat untuk solusi krisis semenanjung Korea adalah tidak melibatkan Korut secara langsung.
Komentar Pence itu bertentangan dengan strategi Tillerson dengan penjatuhan sanksi ekonomi terhadap Pyongyang yang bertujuan memaksa pemerintahan Kim Jong-un untuk bernegosiasi.
Tillerson memuji suara bulat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang mengeluarkan sanksi baru terhadap rezim Pyongyang. Menurutnya, sikap negara-negara anggota DK PBB ini tanda bahwa seluruh masyarakat internasional bersatu dalam melawan provokasi Korut.
Sanksi baru tersebut mencakup larangan ekspor batubara, besi, timah, dan makanan laut Korut. Selain itu, seluruh negara juga diminta menghentikan penerimaan pekerja Korut. Lebih dari selusin individu dan entitas, termasuk bank yang jadi devisa utama Korut juga masuk dalam daftar yang terkena sanksi DK PBB.
Sementara itu, China yang selama ini dikenal sebagai sekutu utama Pyongyang telah menempuh langkah langka dengan memperingatkan Korut jika nekat melanjutkan uji coba rudal atau pun nuklir.
”Jangan melanggar keputusan DK PBB atau memprovokasi niat baik masyarakat internasional dengan melakukan peluncuran rudal atau uji coba nuklir,” kata Menteri Luar Negeri China Wang Yi memperingatkan rezim Kim Jong-un.
Ketika ditanya tentang berapa lama tes tersebut harus dihentikan sebelum perundingan dimulai, Tillerson menjawab; ”Kami akan mengetahuinya saat melihatnya.”
Tillerson telah bertemu dengan para mitra regionalnya yang berkumpul di KTT ASEAN. Krisis Korut menjadi isu yang ramai dibahas dalam pertemuan itu setelah rezim Kim Jong-un menguji coba dua rudal balistik antarbenua (ICBM) pada bulan Juli.
”Sinyal terbaik bahwa Korut dapat berbicara dengan kita adalah mereka akan menghentikan peluncuran rudal,” kata Tillerson.
“Ini bukan 'Beri saya 30 hari dan kami siap untuk berbicara’. Tidak sesederhana itu. Jadi, ini semua tentang bagaimana kita melihat sikap mereka mendekati dialog dengan kita,” lanjut diplomat top AS ini, seperti dikutip ABC News.
Administrasi Trump telah dikritik karena mengirim pesan “campur aduk” tentang perundingan Korut, dimana Wakil Presiden Mike Pence pada pekan lalu mengatakan bahwa strategi yang tepat untuk solusi krisis semenanjung Korea adalah tidak melibatkan Korut secara langsung.
Komentar Pence itu bertentangan dengan strategi Tillerson dengan penjatuhan sanksi ekonomi terhadap Pyongyang yang bertujuan memaksa pemerintahan Kim Jong-un untuk bernegosiasi.
Tillerson memuji suara bulat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang mengeluarkan sanksi baru terhadap rezim Pyongyang. Menurutnya, sikap negara-negara anggota DK PBB ini tanda bahwa seluruh masyarakat internasional bersatu dalam melawan provokasi Korut.
Sanksi baru tersebut mencakup larangan ekspor batubara, besi, timah, dan makanan laut Korut. Selain itu, seluruh negara juga diminta menghentikan penerimaan pekerja Korut. Lebih dari selusin individu dan entitas, termasuk bank yang jadi devisa utama Korut juga masuk dalam daftar yang terkena sanksi DK PBB.
Sementara itu, China yang selama ini dikenal sebagai sekutu utama Pyongyang telah menempuh langkah langka dengan memperingatkan Korut jika nekat melanjutkan uji coba rudal atau pun nuklir.
”Jangan melanggar keputusan DK PBB atau memprovokasi niat baik masyarakat internasional dengan melakukan peluncuran rudal atau uji coba nuklir,” kata Menteri Luar Negeri China Wang Yi memperingatkan rezim Kim Jong-un.
(mas)
