Jatuhkan Sanksi ke Maduro, AS Sebut Pemilu Venezuela Tak Sah
Selasa, 01 Agustus 2017 - 10:10 WIB
Jatuhkan Sanksi ke Maduro, AS Sebut Pemilu Venezuela Tak Sah
A
A
A
WASHINGTON - Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) mengumumkan penjatuhan sanksi terhadap Presiden Venezuela Nicolas Maduro Moros. Sanksi dijatuhkan setelah kubu Maduro menang dalam pemilu Majelis Konstituante yang dinyatakan AS tidak sah.
Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan AS memasukkan Maduro dalam daftar Specially Designated Nationals (SDN). Ini berarti bahwa setiap aset Maduro yang berbasis AS dibekukan, dan warga AS dilarang melakukan bisnis dengannya.
”Individu berikut telah ditambahkan ke daftar SDN OFAC; Maduro Moros, Nicolas... Presiden Republik Bolivarian Venezuela,” bunyi pengumuman departemen itu.
Baca: Pemilu Venezuela Bikin Maduro Diktator, AS Janji Bertindak Keras
Menurut Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin, Gedung Putih menganggap pemilu yang diadakan di Venezuela tidak sah dan meminta Maduro bertanggung jawab.
”Pemilu yang tidak sah kemarin mengonfirmasi bahwa Maduro adalah seorang diktator yang mengabaikan kehendak rakyat Venezuela,” kata Mnuchin dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters, Selasa (1/8/2017).
”Dengan memberi sanksi kepada Maduro, AS memperjelas pertentangan kita terhadap kebijakan rezimnya dan dukungan kita untuk rakyat Venezuela yang berusaha mengembalikan negara mereka ke demokrasi yang penuh dan sejahtera,” lanjut Mnuchin.
Maduro sebelumnya mengatakan bahwa pendapat AS tentang pemilu Venezuela tidak penting.
”Seorang juru bicara kaisar Donald Trump mengatakan bahwa mereka tidak akan mengakui hasil pemilu majelis Venezuela,” kata Maduro kepada para pendukungnya sesaat setelah pemungutan suara digelar pada hari Minggu.
”Kenapa kita harus peduli dengan apa kata Trump?,” ujar Maduro. ”Kami peduli dengan apa yang dikatakan oleh kedaulatan rakyat Venezuela.”
Venezuela mengadakan pemilu Majelis Konstituante Nasional pada hari minggu setelah berbulan-bulan negara itu diwarnai demonstrasi jalanan dan bentrokan berdarah yang telah menewaskan lebih dari 100 orang.
Menjelang pemungutan suara, Departemen Keuangan AS juga telah menjatuhkan sanksi kepada 13 pejabat senior Venezuela karena diduga ”merongrong demokrasi” dengan inisiatif pemilu Majelis Konstituante.
Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan AS memasukkan Maduro dalam daftar Specially Designated Nationals (SDN). Ini berarti bahwa setiap aset Maduro yang berbasis AS dibekukan, dan warga AS dilarang melakukan bisnis dengannya.
”Individu berikut telah ditambahkan ke daftar SDN OFAC; Maduro Moros, Nicolas... Presiden Republik Bolivarian Venezuela,” bunyi pengumuman departemen itu.
Baca: Pemilu Venezuela Bikin Maduro Diktator, AS Janji Bertindak Keras
Menurut Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin, Gedung Putih menganggap pemilu yang diadakan di Venezuela tidak sah dan meminta Maduro bertanggung jawab.
”Pemilu yang tidak sah kemarin mengonfirmasi bahwa Maduro adalah seorang diktator yang mengabaikan kehendak rakyat Venezuela,” kata Mnuchin dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters, Selasa (1/8/2017).
”Dengan memberi sanksi kepada Maduro, AS memperjelas pertentangan kita terhadap kebijakan rezimnya dan dukungan kita untuk rakyat Venezuela yang berusaha mengembalikan negara mereka ke demokrasi yang penuh dan sejahtera,” lanjut Mnuchin.
Maduro sebelumnya mengatakan bahwa pendapat AS tentang pemilu Venezuela tidak penting.
”Seorang juru bicara kaisar Donald Trump mengatakan bahwa mereka tidak akan mengakui hasil pemilu majelis Venezuela,” kata Maduro kepada para pendukungnya sesaat setelah pemungutan suara digelar pada hari Minggu.
”Kenapa kita harus peduli dengan apa kata Trump?,” ujar Maduro. ”Kami peduli dengan apa yang dikatakan oleh kedaulatan rakyat Venezuela.”
Venezuela mengadakan pemilu Majelis Konstituante Nasional pada hari minggu setelah berbulan-bulan negara itu diwarnai demonstrasi jalanan dan bentrokan berdarah yang telah menewaskan lebih dari 100 orang.
Menjelang pemungutan suara, Departemen Keuangan AS juga telah menjatuhkan sanksi kepada 13 pejabat senior Venezuela karena diduga ”merongrong demokrasi” dengan inisiatif pemilu Majelis Konstituante.
(mas)
