DPR Amerika Setuju Rusia 'Dihajar' Sanksi Baru
Rabu, 26 Juli 2017 - 07:01 WIB
DPR Amerika Setuju Rusia 'Dihajar' Sanksi Baru
A
A
A
WASHINGTON - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Parlemen Amerika Serikat (AS) dengan suara mayoritas setuju untuk menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia.
Moksow akan “dihajar” sanksi baru oleh Washington atas sejumlah tuduhan, seperti ikut campur pemilu AS, mendukung rezim Suriah, mendukung pemberontak Ukraina dan aneksasi Crimea dari Ukraina.
Suara parlemen itu masih membutuhkan persetujuan Kongres sebelum Presiden Donald Trump bertindak dalam bentuk undang-undang. Rancangan undang-undang (RUU) sanksi yang disetujui DPR AS itu juga mencakup penjatuhan sanksi terhadap Iran dan Korea Utara.
Suara anggota parlemen AS, yakni 419:3 setuju jika Rusia dijatuhi sanksi baru. ”Ini memasrahkan Kongres untuk meninjau dan menolak sanksi apapun,” kata anggota parlemen dari Partai Republik, Ed Royce, menjelang pemungutan suara, pada hari Selasa waktu setempat.
Sanksi tersebut menargetkan beragam entitas dan individu, termasuk sektor energi, bank dan produsen senjata Rusia, dan juga pihak-pihak yang dituduh Amerika ikut campur dalam pemilihan presiden AS melalui serangan siber.
Presiden Rusia Vladimir Putin telah memperingatkan bahwa sanksi baru yang dijatuhkan pada Rusia akan membuat hubungan Moskow dan Washington menjadi lebih buruk.
Rusia telah berulang kali menolak tuduhan telah berkolusi dengan tim kampanye Trump atau campur tangan dalam pemilihan presiden AS tahun 2016.
Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan, sanksi baru AS yang akan dijatuhkan pada Rusia tidak hanya merugikan kedua negara, tapi juga merugikan negara-negara lain.
Senator Rusia, Aleksey Pushkov, juga mewanti-wanti Presiden Trump untuk tidak meneken RUU sanksi itu.
”Jika Trump menandatangani rancangan sanksi, dia tidak akan menenangkan musuh-musuhnya, mereka menginginkan pemakzulannya. Tapi dia akan menimbulkan kerusakan ganda; yakni terhadap hubungan dengan Rusia sekaligus dengan Uni Eropa pada saat yang bersamaan,” ujar Pushkov, seperti dikutip Russia Today, Rabu (26/7/2017).
Moksow akan “dihajar” sanksi baru oleh Washington atas sejumlah tuduhan, seperti ikut campur pemilu AS, mendukung rezim Suriah, mendukung pemberontak Ukraina dan aneksasi Crimea dari Ukraina.
Suara parlemen itu masih membutuhkan persetujuan Kongres sebelum Presiden Donald Trump bertindak dalam bentuk undang-undang. Rancangan undang-undang (RUU) sanksi yang disetujui DPR AS itu juga mencakup penjatuhan sanksi terhadap Iran dan Korea Utara.
Suara anggota parlemen AS, yakni 419:3 setuju jika Rusia dijatuhi sanksi baru. ”Ini memasrahkan Kongres untuk meninjau dan menolak sanksi apapun,” kata anggota parlemen dari Partai Republik, Ed Royce, menjelang pemungutan suara, pada hari Selasa waktu setempat.
Sanksi tersebut menargetkan beragam entitas dan individu, termasuk sektor energi, bank dan produsen senjata Rusia, dan juga pihak-pihak yang dituduh Amerika ikut campur dalam pemilihan presiden AS melalui serangan siber.
Presiden Rusia Vladimir Putin telah memperingatkan bahwa sanksi baru yang dijatuhkan pada Rusia akan membuat hubungan Moskow dan Washington menjadi lebih buruk.
Rusia telah berulang kali menolak tuduhan telah berkolusi dengan tim kampanye Trump atau campur tangan dalam pemilihan presiden AS tahun 2016.
Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan, sanksi baru AS yang akan dijatuhkan pada Rusia tidak hanya merugikan kedua negara, tapi juga merugikan negara-negara lain.
Senator Rusia, Aleksey Pushkov, juga mewanti-wanti Presiden Trump untuk tidak meneken RUU sanksi itu.
”Jika Trump menandatangani rancangan sanksi, dia tidak akan menenangkan musuh-musuhnya, mereka menginginkan pemakzulannya. Tapi dia akan menimbulkan kerusakan ganda; yakni terhadap hubungan dengan Rusia sekaligus dengan Uni Eropa pada saat yang bersamaan,” ujar Pushkov, seperti dikutip Russia Today, Rabu (26/7/2017).
(mas)
