Duterte Dorong Penyelesaian UU Pembentukan Wilayah Otonomi Mindanao
Rabu, 19 Juli 2017 - 12:42 WIB
Duterte Dorong Penyelesaian UU Pembentukan Wilayah Otonomi Mindanao
A
A
A
MANILA - Presiden Filipina Rodrigo Duterte disebut akan mendorong penyelesaian undang-undang yang telah lama tertunda untuk memberi otonomi kepada sebagian besar-wilayah di Mindanao. Mindanao adalah sebuah wilayah di Filipina Selatan yang dihuni mayoritas penduduk Muslim.
Pemberian otonomi kepada wilayah Mindanao diharapkan akan menghentikan bangkitnya ekstrimisme dan radikalisme di wilayah tersebut. Tentara Filipina saat ini masih terlibat sejumlah pertempuran dengan kelompok militan di wilayah tersebut.
"Saat ini adalah langkah maju yang signifikan dalam usaha kita untuk mengakhiri berabad-abad kebencian, ketidakpercayaan dan ketidakadilan yang merugikan dan mempengaruhi kehidupan jutaan orang Filipina," kata Duterte, seperti dilansir Russia Today pada Rabu (19/7).
Hukum Dasar Bangsamoro (BBL), yang mengusulkan otonomi eksekutif, legislatif dan fiskal untuk wilayah Mindanao yang berpenduduk mayoritas Muslim, adalah produk dari kesepakatan damai antara Front Pembebasan Islam Moro (MILF) dan pemerintah Manila pada tahun 2014.
Walaupun terus mengalami penundaan, pemerintah Filipina mengatakan mereka berharap dapat menyelesaikan hal ini pada akhir tahun.
Sementara itu, pemimpin MILF, Al Haj Ebrahim mengatakan bahwa dia yakin lamanya penyelesaian BBL secara langsung turut menyebabkan konflik di Marawai. "Orang-orang yang sesat ini telah mengisi kekosongan yang diciptakan oleh kegagalan kita untuk memberlakukan undang-undang dasar dan (mereka) menimbulkan rasa frustrasi kepada rakyat kita," kata Ebrahim.
Pemberian otonomi kepada wilayah Mindanao diharapkan akan menghentikan bangkitnya ekstrimisme dan radikalisme di wilayah tersebut. Tentara Filipina saat ini masih terlibat sejumlah pertempuran dengan kelompok militan di wilayah tersebut.
"Saat ini adalah langkah maju yang signifikan dalam usaha kita untuk mengakhiri berabad-abad kebencian, ketidakpercayaan dan ketidakadilan yang merugikan dan mempengaruhi kehidupan jutaan orang Filipina," kata Duterte, seperti dilansir Russia Today pada Rabu (19/7).
Hukum Dasar Bangsamoro (BBL), yang mengusulkan otonomi eksekutif, legislatif dan fiskal untuk wilayah Mindanao yang berpenduduk mayoritas Muslim, adalah produk dari kesepakatan damai antara Front Pembebasan Islam Moro (MILF) dan pemerintah Manila pada tahun 2014.
Walaupun terus mengalami penundaan, pemerintah Filipina mengatakan mereka berharap dapat menyelesaikan hal ini pada akhir tahun.
Sementara itu, pemimpin MILF, Al Haj Ebrahim mengatakan bahwa dia yakin lamanya penyelesaian BBL secara langsung turut menyebabkan konflik di Marawai. "Orang-orang yang sesat ini telah mengisi kekosongan yang diciptakan oleh kegagalan kita untuk memberlakukan undang-undang dasar dan (mereka) menimbulkan rasa frustrasi kepada rakyat kita," kata Ebrahim.
(esn)
