China Bangun Fasilitas Militer Baru di Laut China Selatan
Jum'at, 30 Juni 2017 - 11:06 WIB
China Bangun Fasilitas Militer Baru di Laut China Selatan
A
A
A
WASHINGTON - China telah membangun fasilitas militer baru di pulau-pulau di Laut China Selatan. Proyek militer China itu terungkap dari citra satelit yang dilaporkan sebuah kelompok think tank Amerika Serikat (AS).
Asia Maritime Transparency Initiative (AMTI), bagian Center for Strategic and International Studies (CSIS) yang berbasis di Washington, dalam laporannya mengatakan bahwa citra satelit baru menunjukkan tempat penampungan rudal serta fasilitas radar dan komunikasi sudah dibangun di atas Fiery Cross, Mischief dan Subi Reef di Kepulauan Spratly, Laut China Selatan.
AS mengkritik pembangunan fasilitas militer China di pulau-pulau buatan tersebut karena khawatir kebebasan navigasi Washington kawasan itu hilang.
Bulan lalu, sebuah kapal perang Angkatan Laut AS berlayar dalam jarak 12 mil laut di Mischief Reef dengan klaim patroli kebebasan navigasi. Patroli kapal perang di dekat pulau buatan China itu merupakan yang pertama kali sejak Donald Trump menjabat sebagai presiden AS.
Washington menuduh Beijing telah melakukan militerisasi di kawasan sengketa itu. Tapi, China membantahanya.
Kepulauan di Laut China Selatan jadi sengketa antara China dengan negara-negara Asia lainnya seperti Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam.
China, menurut AMTI, sebelumnya telah membangun empat tempat penampungan rudal baru di Fiery Cross Reef. Mischief dan Subi masing-masing memiliki delapan tempat penampungan.
Dalam laporan terbaru AMTI, disebutkan bahwa sebuah kubah besar baru-baru ini dipasang di Fiery Cross dan satu lagi sedang dalam pembangunan. Fasilitas itu merupakan sistem komunikasi atau radar yang cukup besar. Dua kubah lainnya, menurut AMTI, juga dibangun di Mischief Reef.
”Beijing sekarang dapat menggunakan aset militer, termasuk pesawat tempur dan peluncur rudal bergerak ke Kepulauan Spratly setiap saat,” bunyi laporan AMTI, yang dilansir Reuters, Jumat (30/6/2017).
Pemerintah maupun militer Beijing belum menanggapi laporan kelompok think tank AS tersebut. Namun, China selama ini bersikeras bahwa kepulauan di Laut China Selatan merupakan wilayah kedaulatannya, di mana Beijing mengklaim hampir seluruh kawasan Laut China Selatan.
Asia Maritime Transparency Initiative (AMTI), bagian Center for Strategic and International Studies (CSIS) yang berbasis di Washington, dalam laporannya mengatakan bahwa citra satelit baru menunjukkan tempat penampungan rudal serta fasilitas radar dan komunikasi sudah dibangun di atas Fiery Cross, Mischief dan Subi Reef di Kepulauan Spratly, Laut China Selatan.
AS mengkritik pembangunan fasilitas militer China di pulau-pulau buatan tersebut karena khawatir kebebasan navigasi Washington kawasan itu hilang.
Bulan lalu, sebuah kapal perang Angkatan Laut AS berlayar dalam jarak 12 mil laut di Mischief Reef dengan klaim patroli kebebasan navigasi. Patroli kapal perang di dekat pulau buatan China itu merupakan yang pertama kali sejak Donald Trump menjabat sebagai presiden AS.
Washington menuduh Beijing telah melakukan militerisasi di kawasan sengketa itu. Tapi, China membantahanya.
Kepulauan di Laut China Selatan jadi sengketa antara China dengan negara-negara Asia lainnya seperti Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam.
China, menurut AMTI, sebelumnya telah membangun empat tempat penampungan rudal baru di Fiery Cross Reef. Mischief dan Subi masing-masing memiliki delapan tempat penampungan.
Dalam laporan terbaru AMTI, disebutkan bahwa sebuah kubah besar baru-baru ini dipasang di Fiery Cross dan satu lagi sedang dalam pembangunan. Fasilitas itu merupakan sistem komunikasi atau radar yang cukup besar. Dua kubah lainnya, menurut AMTI, juga dibangun di Mischief Reef.
”Beijing sekarang dapat menggunakan aset militer, termasuk pesawat tempur dan peluncur rudal bergerak ke Kepulauan Spratly setiap saat,” bunyi laporan AMTI, yang dilansir Reuters, Jumat (30/6/2017).
Pemerintah maupun militer Beijing belum menanggapi laporan kelompok think tank AS tersebut. Namun, China selama ini bersikeras bahwa kepulauan di Laut China Selatan merupakan wilayah kedaulatannya, di mana Beijing mengklaim hampir seluruh kawasan Laut China Selatan.
(mas)
