Cela Sanksi DK PBB, Korut Sumpah Bikin Senjata Nuklir Secara Cepat
Senin, 05 Juni 2017 - 08:13 WIB
Cela Sanksi DK PBB, Korut Sumpah Bikin Senjata Nuklir Secara Cepat
A
A
A
PYONGYANG - Pemerintah Korea Utara (Korut) mencela sanksi terbaru yang dijatuhkan oleh Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan menyebutnya sebagai tindakan bermusuhan. Pyongyang menjawab sanksi itu dengan bersumpah akan membuat senjata nuklir secara cepat.
Respons itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Korut yang diumumkan kantor berita KCNA.
Sebelumnya, DK PBB dengan suara bulat mengadopsi sebuah resolusi yang memperluas sanksi terhadap negara Asia yang terisolasi itu pada hari Jumat. Sanksi itu ditujukan terhadap 18 individu dan organisasi yang terkait dengan pemerintah Korut.
“Sanksi terakhir ini sebagai tindakan licik, bermusuhan, dengan tujuan untuk menempatkan sebuah pembatasan pada pembangunan kekuatan nuklir Korea Utara, melucuti senjata tersebut dan menyebabkan habisnya energi,” bunyi pernyataan kementerian itu.
Reuters pada Senin (5/6/2017) melansir pernyataan kementerian itu yang diterbitkan pada hari Minggu.
”Apapun sanksi dan tekanan yang mungkin terjadi, kami tidak akan bergeming dari jalan untuk membangun kekuatan nuklir yang dipilih untuk mempertahankan kedaulatan negara dan hak atas keberadaan bangsa dan akan maju menuju kemenangan terakhir,” imbuh kementerian tersebut.
Sanksi terbaru DK PBB ini mendapat persetujuan baik dari Amerika Serikat maupun China. Padahal, China selama ini dikenal sebagai sekutu penting Korea Utara.
Korea Utara menuduh China dan Amerika Serikat menegosiasikan dan memberlakukan putaran sanksi terbaru DK PBB setelah merancangnya di ruang belakang untuk kesenangan mereka sendiri.
”Ini adalah salah perhitungan yang fatal jika negara-negara itu berpikir bahwa mereka dapat menunda atau menahan pengembangan kekuatan nuklir (DPRK) bahkan untuk sesaat,” kata pemerintah Korut melalui seorang juru bicara. DPRK adalah singkatan dari Republik Demokratik Rakyat Korea, nama resmi Korut.
Respons itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Korut yang diumumkan kantor berita KCNA.
Sebelumnya, DK PBB dengan suara bulat mengadopsi sebuah resolusi yang memperluas sanksi terhadap negara Asia yang terisolasi itu pada hari Jumat. Sanksi itu ditujukan terhadap 18 individu dan organisasi yang terkait dengan pemerintah Korut.
“Sanksi terakhir ini sebagai tindakan licik, bermusuhan, dengan tujuan untuk menempatkan sebuah pembatasan pada pembangunan kekuatan nuklir Korea Utara, melucuti senjata tersebut dan menyebabkan habisnya energi,” bunyi pernyataan kementerian itu.
Reuters pada Senin (5/6/2017) melansir pernyataan kementerian itu yang diterbitkan pada hari Minggu.
”Apapun sanksi dan tekanan yang mungkin terjadi, kami tidak akan bergeming dari jalan untuk membangun kekuatan nuklir yang dipilih untuk mempertahankan kedaulatan negara dan hak atas keberadaan bangsa dan akan maju menuju kemenangan terakhir,” imbuh kementerian tersebut.
Sanksi terbaru DK PBB ini mendapat persetujuan baik dari Amerika Serikat maupun China. Padahal, China selama ini dikenal sebagai sekutu penting Korea Utara.
Korea Utara menuduh China dan Amerika Serikat menegosiasikan dan memberlakukan putaran sanksi terbaru DK PBB setelah merancangnya di ruang belakang untuk kesenangan mereka sendiri.
”Ini adalah salah perhitungan yang fatal jika negara-negara itu berpikir bahwa mereka dapat menunda atau menahan pengembangan kekuatan nuklir (DPRK) bahkan untuk sesaat,” kata pemerintah Korut melalui seorang juru bicara. DPRK adalah singkatan dari Republik Demokratik Rakyat Korea, nama resmi Korut.
(mas)
