Jepang Pertimbangkan Sebar Rudal Jelajah
Minggu, 07 Mei 2017 - 13:13 WIB
Jepang Pertimbangkan Sebar Rudal Jelajah
A
A
A
TOKYO - Pemerintah Jepang telah mulai mempertimbangkan kemungkinan untuk menggunakan rudal jelajah di masa depan. Demikian yang dilaporkan media setempat, Kyodo News.
"Pemerintah ingin mengalokasikan dana untuk melihat kemungkinan memperoleh kemampuan untuk menyerang lokasi peluncuran musuh, dengan pengeluaran yang mungkin berasal dari anggaran pemerintah untuk fiskal 2018," tulis Kyodo News mengutip seorang pejabat pemerintah yang tidak bersedia disebut namanya.
Pejabat tersebut mengatakan bahwa jenis rudal jelajah dalam perkiraan pemerintah adalah rudal jelajah Tomahawk. Tomahawk adalah rudal jarak jauh yang dapat digunakan pada kapal-kapal pasukan bela diri maritim yang telah dilengkapi dengan sistem Aegis seperti dikutip dari Xinhua, Minggu (7/5/2017).
Pakar keamanan di partai yang berkuasa, Partai Demokrat Liberal, telah mencari cara untuk memperbaiki kemampuan pertahanan Jepang saat ini. Salah satu mandatnya adalah untuk membantu pemerintah melihat gagasan pilihan kemampuan penyerangan.
Kritik terhadap gerakan militer semacam itu di Jepang dengan cepat menunjukkan bahwa Konstitusi pasifis Jepang melarangnya untuk mempertahankan potensi perang.
"Kekuatan darat, laut, dan udara, serta potensi perang lainnya, tidak akan pernah dipertahankan," bunyi sebuah klausul kunci Konstitusi.
"Pemerintah ingin mengalokasikan dana untuk melihat kemungkinan memperoleh kemampuan untuk menyerang lokasi peluncuran musuh, dengan pengeluaran yang mungkin berasal dari anggaran pemerintah untuk fiskal 2018," tulis Kyodo News mengutip seorang pejabat pemerintah yang tidak bersedia disebut namanya.
Pejabat tersebut mengatakan bahwa jenis rudal jelajah dalam perkiraan pemerintah adalah rudal jelajah Tomahawk. Tomahawk adalah rudal jarak jauh yang dapat digunakan pada kapal-kapal pasukan bela diri maritim yang telah dilengkapi dengan sistem Aegis seperti dikutip dari Xinhua, Minggu (7/5/2017).
Pakar keamanan di partai yang berkuasa, Partai Demokrat Liberal, telah mencari cara untuk memperbaiki kemampuan pertahanan Jepang saat ini. Salah satu mandatnya adalah untuk membantu pemerintah melihat gagasan pilihan kemampuan penyerangan.
Kritik terhadap gerakan militer semacam itu di Jepang dengan cepat menunjukkan bahwa Konstitusi pasifis Jepang melarangnya untuk mempertahankan potensi perang.
"Kekuatan darat, laut, dan udara, serta potensi perang lainnya, tidak akan pernah dipertahankan," bunyi sebuah klausul kunci Konstitusi.
(ian)
