UE Minta Turki Selidiki Dugaan Kecurangan Dalam Referendum
Selasa, 18 April 2017 - 19:20 WIB
UE Minta Turki Selidiki Dugaan Kecurangan Dalam Referendum
A
A
A
BRUSSELS - Komisi Eropa meminta Turki untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam referendum yang berlangsung pada akhir pekan lalu. Referendum itu dimenangkan oleh kubu Tayyip Erdogan dengan 51 persen suara.
"Kami menyerukan kepada otoritas Turki untuk mempertimbangkan langkah selanjutnya dengan hati-hati, dan untuk mencari kemungkinan konsensus nasional sebagai tindak lanjut untuk referendum," kata juru bicara Komisi Eropa, Margaritis Schinas.
"Kami juga meminta pihak berwenang untuk meluncurkan investigasi transparan mengenai dugaan kecurangan," sambungnya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters pada Selasa (18/4).
Dugaan kecurangan dalam referendum Turki pertama kali diutarakan oleh Partai Republik Rakyat (CHP), yang merupakan partai oposisi di Turki. Wakil ketua CHP, Bulent Tezcan, menyatakan partainya telah menerima keluhan dari berbagai daerah mengenai orang-orang yang tidak diberikan kebebasan untuk menentukan pilihan dan mengatakan beberapa surat suara dihitung secara rahasia.
Dia kemudian mengatakan, keputusan Dewan Tinggi Pemilu negara (YSK) untuk menerima surat suara yang tidak dicap adalah tindakan yang melawan hukum.
Tezcan menambahkan, CHP akan menyampaikan keluhan kepada pihak berwenang pemilihan kota dan YSK, tergantung pada respon yang didapat. CHP juga akan mengadukan hal ini ke Mahkamah Konstitusi Turki, Mahkamah Eropa untuk Hak Kemanusiaan, dan otoritas terkait lainnya.
"Kami menyerukan kepada otoritas Turki untuk mempertimbangkan langkah selanjutnya dengan hati-hati, dan untuk mencari kemungkinan konsensus nasional sebagai tindak lanjut untuk referendum," kata juru bicara Komisi Eropa, Margaritis Schinas.
"Kami juga meminta pihak berwenang untuk meluncurkan investigasi transparan mengenai dugaan kecurangan," sambungnya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters pada Selasa (18/4).
Dugaan kecurangan dalam referendum Turki pertama kali diutarakan oleh Partai Republik Rakyat (CHP), yang merupakan partai oposisi di Turki. Wakil ketua CHP, Bulent Tezcan, menyatakan partainya telah menerima keluhan dari berbagai daerah mengenai orang-orang yang tidak diberikan kebebasan untuk menentukan pilihan dan mengatakan beberapa surat suara dihitung secara rahasia.
Dia kemudian mengatakan, keputusan Dewan Tinggi Pemilu negara (YSK) untuk menerima surat suara yang tidak dicap adalah tindakan yang melawan hukum.
Tezcan menambahkan, CHP akan menyampaikan keluhan kepada pihak berwenang pemilihan kota dan YSK, tergantung pada respon yang didapat. CHP juga akan mengadukan hal ini ke Mahkamah Konstitusi Turki, Mahkamah Eropa untuk Hak Kemanusiaan, dan otoritas terkait lainnya.
(esn)
