Tidak Becus Pimpin Myanmar, Suu Kyi Siap Mundur

YANGON - Aung San Suu Kyi menyatakan siap mundur sebagai pemimpin Myanmar jika masyarakat memutuskan ia tidak melakukan pekerjaannya cukup baik. Pernyataan itu dilontarkannya bertepatan dengan perayaan satu tahun partainya berkuasa di Myanmar.

“Saya telah mengatakan sejak awal bahwa saya akan mencoba yang terbaik. Jika orang berpikir usaha terbaik saya tidak cukup bagi mereka dan jika ada orang lain atau organisasi yang bisa lebih baik dari kami, kami siap untuk mundur,” katanya dikutip dari Independent, Sabtu (1/4/2017).

“Proses perdamaian tidak mudah, tapi kami memiliki banyak harapan. Dalam jalan menuju perdamaian, kadang-kadang kita bergerak maju, atau berhenti untuk sementara atau kita bahkan mungkin mundur sedikit. Tapi kita jelas tahu tujuan kami dan kami akan bergerak maju untuk mencapai itu,” imbuhnya.

Suu Kyi, yang menjabat sebagai Penasihat negara, mengkritik upaya PBB untuk mengirim misi pencari fakta ke Myanmar untuk menyelidiki tuduhan kekerasan negara terhadap minoritas Muslim Rohingya.

Dewan Hak Asasi Manusia PBB pekan lalu mengumumkan bahwa akan mengirimkan tim untuk menyelidiki dugaan pelanggaran oleh militer Burma.

"Kami menghargai dukungan, bantuan dan simpati dari teman-teman kami di seluruh dunia, dalam upaya kami menuju perdamaian dan rekonsiliasi nasional. Tapi kita harus bekerja diri untuk tanggung jawab negara kita, karena kita adalah orang-orang yang terbaik memahami apa yang negara kita”, tutur Suu Kyi.

“Kami tidak menerima keputusan PBB karena tidak cocok untuk situasi negara kami. Ini tidak berarti kami tidak menghormati PBB," jelasnya.

Rohingya telah lama mengalami diskriminasi di Myanmar namun aksi kekerasan intensif terjadi pada Oktober lalu. Tentara melancarkan operasi terhadap kelompok minoritas itu menyusul pembunuhan sembilan penjaga perbatasan di daerah Rohingya.

Organisasi hak asasi manusia mengklaim tentara dan pasukan keamanan telah membunuh dan memperkosa warga sipil, menghancurkan desa-desa dan membuat ribuan orang kehilangan tempat tinggal. Lebih dari 75.000 etnis Rohingya dilaporkan telah melarikan diri ke Bangladesh.

Pejabat pemerintah bersikeras menganggap laporan itu "berlebihan". Penyelidikan negara itu sendiri telah membantah tuduhan perkosaan, tetapi menyelidiki klaim lainnya.

Yanghee Le, pelapor khusus kantor hak asasi manusia PBB untuk Myanmar, awal bulan ini mengatakan bahwa situasi saat ini lebih buruk dari pada setiap titik dalam beberapa tahun terakhir.

Dia menyatakan kekecewaan bahwa Dewan Hak Asasi Manusia hanya mengirimkan sebuah operasi pencarian fakta dan bukan komisi penuh penyelidikan.