Bertemu Delegasi AS, Israel Tolak Hentikan Permukiman Ilegal

WASHINGTON - Pemerintahan Donald Trump menegaskan keprihatinannya tentang aktivitas permukiman ilegal Israel. Pasalnya, pembicaraan intensif yang dilakukan utusan Washington dengan Israel berakhir tanpa kesepakatan untuk membatasi pembangunan di tanah yang akan menjadi bagian dari negara Palestina di masa depan.

Utusan Timur Tengah Trump, Jason Greenblatt, memimpin delegasi untuk melakukan diskusi intensif dengan kepala staf Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Yoav Horowitz, dan penasihat kebijakan luar negeri Jonathan Schachter.

"Delegasi AS menegaskan kembali kekhawatiran Presiden Trump mengenai kegiatan permukiman dalam konteks bergerak menuju perjanjian perdamian," menurut pernyataan bersama yang dirilis oleh Gedung Putih.

"Delegasi Israel menegaskan niat Israel untuk terus menjalankan kebijakan mengenai kegiatan permukiman dimana hal itu memunculkan kekhawatiran. Pembicaraan dilakukan dengan serius dan kontrukstif, dan pembicaraan akan terus berlangsung," kata Gedung Putih seperti dikutip dari Reuters, Jumat (24/3/2017).

Menurut pernyataan bersama itu, dalam pembicaraan itu, kedua pejabat membahas langkah-langkah untuk memperbaiki iklim perdamaian. Dikatakan fokus utama adalah pada langkah-langkah yang bisa bisa memiliki dampak berarti pada lingkungan ekonomi di Tepi Barat dan Gaza. Secara khusus, keinginan untuk memajukan upaya menuju kemandirian dalam listrik dan air.

Saat kunjungan Netanyahu ke Gedung Putih pada bulan lalu, Trump mendesak agar Israel untuk menunda perluasan permukiman ilegal. Keduanya kemudian sepakat bahwa pembantu mereka akan mencari akomodasi berapa banyak Israel dapat membangun dan di wilayah mana.

Sebagian besar negara menganggap permukiman Israel, dibangun di atas tanah yang diambil di perang Timur Tengah pada 1967, ilegal. Israel tidak setuju, mengutip hubungan sejarah dan politik untuk wilayah, serta kepentingan keamanan.