Bahas Konflik Israel-Palestina, AS Boikot Pertemuan PBB
Selasa, 21 Maret 2017 - 09:38 WIB
Bahas Konflik Israel-Palestina, AS Boikot Pertemuan PBB
A
A
A
NEW YORK - Pemerintah Amerika Serikat (AS) memboikot pertemuan terkait konflik Israel Palestina yang diadakan Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB. AS menyatakan bahwa organisasi Dewan HAM PBB bersikap bias terhadap Israel.
Dewan HAM PBB, yang bertugas untuk melindungin hak asasi manusia, memiliki agenda tetap mengenai Israel dan wilayah Palestina. Organisasi ini memiliki 47 anggota negara PBB dan berbasis di Jenewa.
Saat ini, Dewan HAM PBB sedang menggelar pertemuan reguler ke-34. Namun Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, mengeluarkan pernyataan yang mengatakan AS merasa Dewan HAM PBB tidak adil karena Israel menjadi satu-satunya negara yang masuk secara permanen dalam kalender organisasi.
"Selain menggelar pemungutan suara yang sangat keterlaluan, di satu sisi juga, mengeluarkan resolusi anti Israel. AS tidak akan membahas apa yang disebut sebagai item-item tersebut yang ditujukan pada sekutu AS di Timur Tengah," kata Haley seperti dikutip dari Independent, Rabu (21/3/2017).
CBS melaporkan bahwa resolusi terkait Israel telah menurun dalam beberapa tahun terakhir. Setelah AS bergabung dengan Dewan HAM PBB pada tahun 2009, jumlah resolusi terhadap Israel turun sampai 40 persen dan selanjutnya turun menjadi kurang dari 20 persen di tahun 2016.
Meski memboikot pertemuan terkait konflik Palestina-Israel, AS masih memiliki hak untuk memberikan suara pada agenda lain yang dibahas oleh Dewan HAM PBB.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Mark Toner mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pihaknya tidak akan melayani kepentingan Dewan mengeluarkan resolusi terhadap sebuah negara dalam sebuah hal yang tidak seimbang.
Ia menyebut agenda permanen Israel adalah ancaman terbesar terhadap kredibilitas Dewan HAM PBB.
Menteri Luar Negeri Rex Tillerson sedang mempertimbangkan apakah akan menarik diri sepenuhnya dari Dewan HAM PBB karena agenda Israel.
Dewan HAM PBB, yang bertugas untuk melindungin hak asasi manusia, memiliki agenda tetap mengenai Israel dan wilayah Palestina. Organisasi ini memiliki 47 anggota negara PBB dan berbasis di Jenewa.
Saat ini, Dewan HAM PBB sedang menggelar pertemuan reguler ke-34. Namun Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, mengeluarkan pernyataan yang mengatakan AS merasa Dewan HAM PBB tidak adil karena Israel menjadi satu-satunya negara yang masuk secara permanen dalam kalender organisasi.
"Selain menggelar pemungutan suara yang sangat keterlaluan, di satu sisi juga, mengeluarkan resolusi anti Israel. AS tidak akan membahas apa yang disebut sebagai item-item tersebut yang ditujukan pada sekutu AS di Timur Tengah," kata Haley seperti dikutip dari Independent, Rabu (21/3/2017).
CBS melaporkan bahwa resolusi terkait Israel telah menurun dalam beberapa tahun terakhir. Setelah AS bergabung dengan Dewan HAM PBB pada tahun 2009, jumlah resolusi terhadap Israel turun sampai 40 persen dan selanjutnya turun menjadi kurang dari 20 persen di tahun 2016.
Meski memboikot pertemuan terkait konflik Palestina-Israel, AS masih memiliki hak untuk memberikan suara pada agenda lain yang dibahas oleh Dewan HAM PBB.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Mark Toner mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pihaknya tidak akan melayani kepentingan Dewan mengeluarkan resolusi terhadap sebuah negara dalam sebuah hal yang tidak seimbang.
Ia menyebut agenda permanen Israel adalah ancaman terbesar terhadap kredibilitas Dewan HAM PBB.
Menteri Luar Negeri Rex Tillerson sedang mempertimbangkan apakah akan menarik diri sepenuhnya dari Dewan HAM PBB karena agenda Israel.
(ian)
