Bela Palestina, AS Kritik Dewan HAM PBB
Senin, 20 Maret 2017 - 23:05 WIB
Bela Palestina, AS Kritik Dewan HAM PBB
A
A
A
JENEWA - Amerika Serikat (AS) mengkritik Dewan HAM PBB karena membela Palestina, serta wilayah Arab lainnya yang diduduki Israel. AS menyebutnya sebagai pandangan bias terhadap eksistensi Israel.
Dalam sebuah pernyataan, perwakilan AS di Jenewa bersumpah akan menolak setiap resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan HAM PBB bila menyangkut masalah HAM di Palestina, atau wilayah yang diduduki Israel lainnya, seperti Golan.
"AS akan memberikan suara untuk menolak setiap resolusi yang diajukan di bawah agenda ini dan mendorong negara lain untuk melakukan hal yang sama," kata perwakilan AS di Jenewa, seperti dilansir Reuters pada Senin (20/3).
Dalam pernyataan itu juga disebutkan, Presiden AS Donald Trump sedang memikirkan ulang keanggota AS di DK PBB. AS juga berusaha untuk mereformasi agenda yang mereka sebut sebagai obsesi melawan Israel, dan menunjukkan tidak ada bangsa lain memiliki agenda mengenai hal ini.
Rencana AS untuk menarik diri dari Dewan HAM PBB sejatinya sudah muncul tidak lama setelah Trump dilantik sebagai Presiden AS. Rencana AS ini didasari oleh pemikiran badan PBB itu tidak terlalu memberikan banyak manfaat bagi AS.
Dalam sebuah pernyataan, perwakilan AS di Jenewa bersumpah akan menolak setiap resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan HAM PBB bila menyangkut masalah HAM di Palestina, atau wilayah yang diduduki Israel lainnya, seperti Golan.
"AS akan memberikan suara untuk menolak setiap resolusi yang diajukan di bawah agenda ini dan mendorong negara lain untuk melakukan hal yang sama," kata perwakilan AS di Jenewa, seperti dilansir Reuters pada Senin (20/3).
Dalam pernyataan itu juga disebutkan, Presiden AS Donald Trump sedang memikirkan ulang keanggota AS di DK PBB. AS juga berusaha untuk mereformasi agenda yang mereka sebut sebagai obsesi melawan Israel, dan menunjukkan tidak ada bangsa lain memiliki agenda mengenai hal ini.
Rencana AS untuk menarik diri dari Dewan HAM PBB sejatinya sudah muncul tidak lama setelah Trump dilantik sebagai Presiden AS. Rencana AS ini didasari oleh pemikiran badan PBB itu tidak terlalu memberikan banyak manfaat bagi AS.
(esn)
