Cabut Laporan Israel Lakukan Apartheid, Hizbullah Sebut PBB Lemah
Minggu, 19 Maret 2017 - 02:52 WIB
Cabut Laporan Israel Lakukan Apartheid, Hizbullah Sebut PBB Lemah
A
A
A
BEIRUT - Pemimpin gerakan Hizbullah Lebanon mengecam PBB sebagai lembaga yang lemah. Kecaman itu datang setelah PBB menarik laporan yang menuduh Israel memaksakan rezim apartheid di Palestina.
"Insiden tersebut berfungsi sebagai pengingat dari kebenaran organisasi ini, jika PBB itu lemah dan menyerah kepada kehendak Amerika Serikat (AS) dan Israel," kata pemimpin Hizbullah Sayyed Hassan Nasrallah dalam pidato di televisi seperti dikutip dari Reuters, Minggu (19/3/2017).
Ia juga mengatakan jika PBB tidak mampu mengambil sikap dan bencana dari laporan itu membuktikan jika PBB tidak dapat diandalkan untuk membela hak asasi manusia di Timur Tengah.
Sebelumnya, Komisi PBB untuk Ekonomi dan Sosial Asia Barat (ESCWA) menerbitkan sebuah laporan yang menuduh Israel telah memberlakukan rezim apartheid di Palestina. Ini untuk pertama kalinya, komisi di PBB terang-terangan menyatakan Israel menerapkan kebijakan diskriminasi rasial terhadap rakyat Palestina.
Belakangan laporan itu sudah tidak terlihat lagi di website ESCWA. Juru bicara U.N. Stephane Dujarric mengatakan laporan itu dipublikasikan tanpa konsultasi dengan sekretariat U.N..
"Ini bukan tentang konten, ini adalah tentang proses," kata Dujarric wartawan di New York pada Jumat.
"Sekretaris Jenderal tidak dapat menerima bahwa seorang wakil sekretaris jenderal atau pejabat senior PBB senior lainnya yang melapor kepadanya akan mengotorisasi publikasi dengan nama PBB, di bawah logo PBB, tanpa berkonsultasi dengan departemen yang kompeten dan bahkan dirinya sendiri," katanya.
Akibat adanya tekanan akibat laporan itu, Wakil Sekretaris Jenderal PBB Rima Khalaf menyatakan mengundurkan diri. Khalaf yang berasal dari Yordania, mengatakan ia telah mengajukan pengunduran dirinya kepada Sekjen PBB Antonio Guterres. Pengunduran diri itu diajukan setelah Guterres bersikeras untuk menarik laporan tersebut.
"Insiden tersebut berfungsi sebagai pengingat dari kebenaran organisasi ini, jika PBB itu lemah dan menyerah kepada kehendak Amerika Serikat (AS) dan Israel," kata pemimpin Hizbullah Sayyed Hassan Nasrallah dalam pidato di televisi seperti dikutip dari Reuters, Minggu (19/3/2017).
Ia juga mengatakan jika PBB tidak mampu mengambil sikap dan bencana dari laporan itu membuktikan jika PBB tidak dapat diandalkan untuk membela hak asasi manusia di Timur Tengah.
Sebelumnya, Komisi PBB untuk Ekonomi dan Sosial Asia Barat (ESCWA) menerbitkan sebuah laporan yang menuduh Israel telah memberlakukan rezim apartheid di Palestina. Ini untuk pertama kalinya, komisi di PBB terang-terangan menyatakan Israel menerapkan kebijakan diskriminasi rasial terhadap rakyat Palestina.
Belakangan laporan itu sudah tidak terlihat lagi di website ESCWA. Juru bicara U.N. Stephane Dujarric mengatakan laporan itu dipublikasikan tanpa konsultasi dengan sekretariat U.N..
"Ini bukan tentang konten, ini adalah tentang proses," kata Dujarric wartawan di New York pada Jumat.
"Sekretaris Jenderal tidak dapat menerima bahwa seorang wakil sekretaris jenderal atau pejabat senior PBB senior lainnya yang melapor kepadanya akan mengotorisasi publikasi dengan nama PBB, di bawah logo PBB, tanpa berkonsultasi dengan departemen yang kompeten dan bahkan dirinya sendiri," katanya.
Akibat adanya tekanan akibat laporan itu, Wakil Sekretaris Jenderal PBB Rima Khalaf menyatakan mengundurkan diri. Khalaf yang berasal dari Yordania, mengatakan ia telah mengajukan pengunduran dirinya kepada Sekjen PBB Antonio Guterres. Pengunduran diri itu diajukan setelah Guterres bersikeras untuk menarik laporan tersebut.
(ian)
