PM Turki kepada Belanda: Pembalasan Akan Lebih Kejam
A
A
A
ANKARA - Turki mengatakan akan membalas dendam dengan cara yang lebih kejam kepada pemerintah Belanda. Hal ini terkait keputusan pemerintah Belanda melarang Menteri Luar Negeri (Menlu) Turki memasuki negara itu.
"Situasi ini telah mendapatkan protes dengan cara terkuat dari pihak kita, dan telah disampaikan kepada pemerintah Belanda bahwa akan ada pembalasan dengan cara-cara yang paling kejam. Kami akan menanggapi setiap tingkah laku yang tidak bisa diterima ini," kata Perdan Menteri Turki, Binali Yildirim, seperti dikutip dari ITV, Minggu (12/3/2017).
Sebelumnya, pesawat Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu dilarang mendarat di Rotterdam. Menlu Cavusoglu sedianya ingin pidato kampanye di hadapan massa pro-Erdogan di Rotterdam untuk mencari dukungan referendum konstitusi Turki yang digelar 16 April mendatang. Referendum itu untuk memperluas kewenangan presiden Turki.
Pemerintah Belanda melarang para menteri Turki itu berkampanye di depan massa pro-Erdogan karena alasan keamanan. Perdana Menteri (PM) Belanda Mark Rutte, dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa tindakan Belanda bukan bermaksud anti-demokrasi, tapi karena massa pro-Erdogan tidak mematuhi peraturan berwenang setempat yang bisa membahayakan keamanan Belanda.
Selain itu, Menteri Urusan Keluarga Turki Fatma Betul Sayan diadang para polisi Belanda ketika hendak memasuki kantor Konsulat Turki di Rotterdam. Dalam sebuah rekaman yang disiarkan NOS News, Sayan dikepung para polisi Belanda setelah keluar dari mobilnya untuk menuju kantor konsulat.
"Situasi ini telah mendapatkan protes dengan cara terkuat dari pihak kita, dan telah disampaikan kepada pemerintah Belanda bahwa akan ada pembalasan dengan cara-cara yang paling kejam. Kami akan menanggapi setiap tingkah laku yang tidak bisa diterima ini," kata Perdan Menteri Turki, Binali Yildirim, seperti dikutip dari ITV, Minggu (12/3/2017).
Sebelumnya, pesawat Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu dilarang mendarat di Rotterdam. Menlu Cavusoglu sedianya ingin pidato kampanye di hadapan massa pro-Erdogan di Rotterdam untuk mencari dukungan referendum konstitusi Turki yang digelar 16 April mendatang. Referendum itu untuk memperluas kewenangan presiden Turki.
Pemerintah Belanda melarang para menteri Turki itu berkampanye di depan massa pro-Erdogan karena alasan keamanan. Perdana Menteri (PM) Belanda Mark Rutte, dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa tindakan Belanda bukan bermaksud anti-demokrasi, tapi karena massa pro-Erdogan tidak mematuhi peraturan berwenang setempat yang bisa membahayakan keamanan Belanda.
Selain itu, Menteri Urusan Keluarga Turki Fatma Betul Sayan diadang para polisi Belanda ketika hendak memasuki kantor Konsulat Turki di Rotterdam. Dalam sebuah rekaman yang disiarkan NOS News, Sayan dikepung para polisi Belanda setelah keluar dari mobilnya untuk menuju kantor konsulat.
(ian)