PBB Tuduh Turki Lakukan Pelanggaran HAM Serius
PBB Tuduh Turki Lakukan Pelanggaran HAM Serius
A
A
A
JENEWA - Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) menuduh pasukan keamanan Turki melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) serius saat operasi melawan militan Kurdi di wilayah tenggara sejak Juli 2015, saat gencatan senjata regional batal.
Laporan dari Kantor HAM PBB menyebutkan rincian kerusakan masif, pembunuhan, dan beberapa pelanggaran HAM serius yang dilakukan antara Juli 2015 dan Desember 2016 di Turki tenggara.
“Berbagai operasi keamanan pemerintah berdampak pada lebih dari 30 kota dan membuat 335.000 hingga setengah juta warga Kurdi mengungsi,” papar laporan PBB tersebut, dikutip kantor berita AFP.
Partai Pekerja Kurdistan (PKK) melancarkan pemberontakan terhadap Pemerintah Turki sejak 1984 meski kekerasan dapat dikurangi selama gencatan senjata yang disepakati pada 2013. Meski demikian, pertempuran kembali terjadi saat gencatan senjata batal pada musim panas 2015.
“Citra satelit di wilayah yang terdampak konflik menunjukkan besarnya skala kerusakan rumah akibat senjata berat,” ungkap laporan PBB tersebut.
Di Cizre, kota mayoritas Kurdi di perbatasan Suriah, warga menggambarkan kerusakan itu sebagai kiamat. “Pada awal 2016 hampir 200 orang warga kota, termasuk anakanak, terperangkap selama beberapa pekan di ruang bawah tanah tanpa air, makanan, bantuan medis dan listrik, sebelum mereka mati akibat kebakaran karena tembakan mortir,” papar laporan itu.
Tuduhan PBB itu muncul saat Turki mengalami masa sensitif menjelang referendum kontroversial pada April mendatang untuk memperbesar wewenang Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Lebih dari 40.000 orang tewas dalam konflik antara militer dan PKK yang menuntut otonomi dan hak lebih luas bagi minoritas Kurdi di Turki.
Laporan dari Kantor HAM PBB menyebutkan rincian kerusakan masif, pembunuhan, dan beberapa pelanggaran HAM serius yang dilakukan antara Juli 2015 dan Desember 2016 di Turki tenggara.
“Berbagai operasi keamanan pemerintah berdampak pada lebih dari 30 kota dan membuat 335.000 hingga setengah juta warga Kurdi mengungsi,” papar laporan PBB tersebut, dikutip kantor berita AFP.
Partai Pekerja Kurdistan (PKK) melancarkan pemberontakan terhadap Pemerintah Turki sejak 1984 meski kekerasan dapat dikurangi selama gencatan senjata yang disepakati pada 2013. Meski demikian, pertempuran kembali terjadi saat gencatan senjata batal pada musim panas 2015.
“Citra satelit di wilayah yang terdampak konflik menunjukkan besarnya skala kerusakan rumah akibat senjata berat,” ungkap laporan PBB tersebut.
Di Cizre, kota mayoritas Kurdi di perbatasan Suriah, warga menggambarkan kerusakan itu sebagai kiamat. “Pada awal 2016 hampir 200 orang warga kota, termasuk anakanak, terperangkap selama beberapa pekan di ruang bawah tanah tanpa air, makanan, bantuan medis dan listrik, sebelum mereka mati akibat kebakaran karena tembakan mortir,” papar laporan itu.
Tuduhan PBB itu muncul saat Turki mengalami masa sensitif menjelang referendum kontroversial pada April mendatang untuk memperbesar wewenang Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Lebih dari 40.000 orang tewas dalam konflik antara militer dan PKK yang menuntut otonomi dan hak lebih luas bagi minoritas Kurdi di Turki.
(esn)
Explore More