Diplomat Eropa Timur Memohon Bantuan AS Lawan Rusia
Rabu, 08 Maret 2017 - 10:24 WIB
Diplomat Eropa Timur Memohon Bantuan AS Lawan Rusia
A
A
A
WASHINGTON - Diplomat dari enam negara Eropa Timur mengimbau senator Amerika Serikat (AS) untuk membantu mereka berdiri melawan gangguan dari Rusia, termasuk serangan cyber. Mereka juga bersikeras bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada Rusia jangan dihapuskan dalam waktu dekat.
Menteri luar negeri Ukraina serta duta besar dari Polandia, Georgia, Latvia, Lithuania dan Estonia untuk AS muncul di Senat dalam sidang subkomite yang membahas aktivitas Rusia di negara mereka.
"Sampai Rusia keluar dari tanah Ukraina, seharusnya tidak ada pengenduran sanksi. Sebaliknya, sanksi tersebut harus ditingkatkan," kata Menteri Luar Negeri Ukraina Pavlo Klimkin seperti dikutip dari Reuters, Rabu (8/3/2017).
Diplomat lainnya setuju, menggambarkan upaya negara mereka dan lain-lain untuk mengurangi ketergantungan mereka pada gas alam Rusia untuk kebutuhan energi mereka. "Kami benar-benar berpikir tentang diversifikasi," kata Piotr Wilczek, duta Polandia untuk Washington.
Para diplomat juga menjelaskan perilaku Rusia seperti "perang hybrid," menggabungkan serangan cyber dan propaganda dengan ancaman atau penggunaan kekerasan. Misalnya, Duta Besar Georgia David Bakradze menjelaskan siaran Rusia yang mengecilkan Georgia ditengah upaya negara itu untuk bergabung dengan aliansi NATO.
Senator AS dari Partai Republik Lindsey Graham, ketua subkomite yang mengawasi Departemen Luar Negeri dan bantuan luar negeri, menyebut sidang di tengah kekhawatiran bahwa Presiden Donald Trump mungkin tidak berdiri untuk menentang Moskow. Termasuk pembicaraan bahwa ia mungkin mencabut sanksi yang diberlakukan setelah Rusia mencaplok Crimea dari Ukraina.
Graham mengisyaratkan bahwa ia mendukung bantuan lanjutan dan menyebutnya penting untuk keamanan AS. "Aman bagi Anda, lebih aman bagi Kami," kata Graham.
Beberapa anggota subkomite kemudian bertanya bantuan yang mungkin berguna. Para diplomat mengatakan bantuan militer, termasuk senjata defensif. Amerika Serikat pada bulan Januari mulai penguatan militer terbesarnya di Eropa dalam beberapa dekade, ketika 2.700 tentara tiba di Polandia. Negara itu meminta pasukan AS dan NATO setelah aneksasi Rusia semenanjung Krimea pada tahun 2014.
Menteri luar negeri Ukraina serta duta besar dari Polandia, Georgia, Latvia, Lithuania dan Estonia untuk AS muncul di Senat dalam sidang subkomite yang membahas aktivitas Rusia di negara mereka.
"Sampai Rusia keluar dari tanah Ukraina, seharusnya tidak ada pengenduran sanksi. Sebaliknya, sanksi tersebut harus ditingkatkan," kata Menteri Luar Negeri Ukraina Pavlo Klimkin seperti dikutip dari Reuters, Rabu (8/3/2017).
Diplomat lainnya setuju, menggambarkan upaya negara mereka dan lain-lain untuk mengurangi ketergantungan mereka pada gas alam Rusia untuk kebutuhan energi mereka. "Kami benar-benar berpikir tentang diversifikasi," kata Piotr Wilczek, duta Polandia untuk Washington.
Para diplomat juga menjelaskan perilaku Rusia seperti "perang hybrid," menggabungkan serangan cyber dan propaganda dengan ancaman atau penggunaan kekerasan. Misalnya, Duta Besar Georgia David Bakradze menjelaskan siaran Rusia yang mengecilkan Georgia ditengah upaya negara itu untuk bergabung dengan aliansi NATO.
Senator AS dari Partai Republik Lindsey Graham, ketua subkomite yang mengawasi Departemen Luar Negeri dan bantuan luar negeri, menyebut sidang di tengah kekhawatiran bahwa Presiden Donald Trump mungkin tidak berdiri untuk menentang Moskow. Termasuk pembicaraan bahwa ia mungkin mencabut sanksi yang diberlakukan setelah Rusia mencaplok Crimea dari Ukraina.
Graham mengisyaratkan bahwa ia mendukung bantuan lanjutan dan menyebutnya penting untuk keamanan AS. "Aman bagi Anda, lebih aman bagi Kami," kata Graham.
Beberapa anggota subkomite kemudian bertanya bantuan yang mungkin berguna. Para diplomat mengatakan bantuan militer, termasuk senjata defensif. Amerika Serikat pada bulan Januari mulai penguatan militer terbesarnya di Eropa dalam beberapa dekade, ketika 2.700 tentara tiba di Polandia. Negara itu meminta pasukan AS dan NATO setelah aneksasi Rusia semenanjung Krimea pada tahun 2014.
(ian)
