Bangladesh Desak Komunitas Internasional Tekan Myanmar
Rabu, 22 Februari 2017 - 23:59 WIB
Bangladesh Desak Komunitas Internasional Tekan Myanmar
A
A
A
DHAKA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Bangladesh A H Mahmood Ali mendesak komunitas internasional mengatasi perlakuan Myanmar terhadap minoritas muslim Rohingya. Puluhan ribu Rohingya melarikan diri akibat kekerasan di negara bagian Rakhine, Myanmar, dalam beberapa bulan terakhir. Mereka mengungsi ke Bangladesh untuk menyelamatkan diri dari penyiksaan, pemerkosaan, dan pembunuhan selama operasi militer Myanmar.
Ali menegaskan hal itu bersama Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak Asasi Manusia (HAM) di Myanmar Yanghee Lee yang mengunjungi Dhaka selama tiga hari.
Ali menyatakan, resolusi damai harus dibuat. ”Ali menjelaskan berbagai upaya Bangladesh untuk berkomunikasi dengan Myanmar secara bilateral dengan membuat kantor hubungan perbatasan dan membahas kerja sama keamanan,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Bangladesh, dikutip kantor berita Reuters.
Lee mengunjung kamp pengungsian di Coxs Bazar yang berbatasan dengan Myanmar. Saat kunjungan itu Ali menjelaskan bahwa pengungsi Rohingya memiliki dampak negatif terhadap warga lokal dan mengganggu keamanan. Dalam pertemuan terpisah, Menlu Norwegia Borge Brende di Dhaka juga mendesak komunitas internasional menekan Myanmar agar berhenti memperlakukan Rohingya secara semena-mena.
”Mayoritas warga Buddha di negara itu harus memperlakukan minoritas secara bermartabat dan terbuka,” paparnya. Hampir 70.000 Rohingya melarikan diri dari Rakhine ke Bangladesh setelah operasi militer pasca serangan di pospos perbatasan pada 9 Oktober lalu, yang menewaskan sembilan polisi Myanmar.
Otoritas Myanmar menuding militan Rohingya sebagai pelaku penyerangan tersebut. Para pengungsi itu kemudian bergabung dengan lebih dari 200.000 Rohingya yang telah berada di Bangladesh. Sebagian besar pengungsi tinggal di kamp-kamp resmi dan sementara serta menyedot sumber daya di salah satu negara paling miskin di Asia tersebut.
Rohingya telah menghadapi diskriminasi di Myanmar selama beberapa generasi. Mereka tidak mendapat kewarganegaraan dari pemerintah Myanmar dan dianggap sebagai imigran ilegal dari Bangladesh. Padahal mereka telah tinggal di Myanmar selama beberapa generasi. Bangladesh menegaskan, Rohingya merupakan warga Myanmar dan harus kembali ke negara tersebut.
Kantor HAM PBB menyatakan bulan ini bahwa aparat keamanan Myanmar melakukan pembunuhan massal dan pemerkosaan terhadap muslim Rohingya serta membakar desa-desa mereka. Pejabat PBB yang bekerja sama dengan para pengungsi di Bangladesh menyatakan, jumlah korban tewas akibat operasi militer Myanmar dapat lebih dari 1.000 orang.
Myanmar menyangkal hampir semua tuduhan pelanggaran HAM tersebut. Kekejaman terhadap Rohingya itu memicu kemarahan negara-negara tetangga Myanmar. Malaysia pun mengecam keras pemerintah Myanmar. Sekitar 1,1 juta Rohingya saat ini tinggal di Rakhine dalam kondisi yang memprihatinkan.
Ali menegaskan hal itu bersama Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak Asasi Manusia (HAM) di Myanmar Yanghee Lee yang mengunjungi Dhaka selama tiga hari.
Ali menyatakan, resolusi damai harus dibuat. ”Ali menjelaskan berbagai upaya Bangladesh untuk berkomunikasi dengan Myanmar secara bilateral dengan membuat kantor hubungan perbatasan dan membahas kerja sama keamanan,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Bangladesh, dikutip kantor berita Reuters.
Lee mengunjung kamp pengungsian di Coxs Bazar yang berbatasan dengan Myanmar. Saat kunjungan itu Ali menjelaskan bahwa pengungsi Rohingya memiliki dampak negatif terhadap warga lokal dan mengganggu keamanan. Dalam pertemuan terpisah, Menlu Norwegia Borge Brende di Dhaka juga mendesak komunitas internasional menekan Myanmar agar berhenti memperlakukan Rohingya secara semena-mena.
”Mayoritas warga Buddha di negara itu harus memperlakukan minoritas secara bermartabat dan terbuka,” paparnya. Hampir 70.000 Rohingya melarikan diri dari Rakhine ke Bangladesh setelah operasi militer pasca serangan di pospos perbatasan pada 9 Oktober lalu, yang menewaskan sembilan polisi Myanmar.
Otoritas Myanmar menuding militan Rohingya sebagai pelaku penyerangan tersebut. Para pengungsi itu kemudian bergabung dengan lebih dari 200.000 Rohingya yang telah berada di Bangladesh. Sebagian besar pengungsi tinggal di kamp-kamp resmi dan sementara serta menyedot sumber daya di salah satu negara paling miskin di Asia tersebut.
Rohingya telah menghadapi diskriminasi di Myanmar selama beberapa generasi. Mereka tidak mendapat kewarganegaraan dari pemerintah Myanmar dan dianggap sebagai imigran ilegal dari Bangladesh. Padahal mereka telah tinggal di Myanmar selama beberapa generasi. Bangladesh menegaskan, Rohingya merupakan warga Myanmar dan harus kembali ke negara tersebut.
Kantor HAM PBB menyatakan bulan ini bahwa aparat keamanan Myanmar melakukan pembunuhan massal dan pemerkosaan terhadap muslim Rohingya serta membakar desa-desa mereka. Pejabat PBB yang bekerja sama dengan para pengungsi di Bangladesh menyatakan, jumlah korban tewas akibat operasi militer Myanmar dapat lebih dari 1.000 orang.
Myanmar menyangkal hampir semua tuduhan pelanggaran HAM tersebut. Kekejaman terhadap Rohingya itu memicu kemarahan negara-negara tetangga Myanmar. Malaysia pun mengecam keras pemerintah Myanmar. Sekitar 1,1 juta Rohingya saat ini tinggal di Rakhine dalam kondisi yang memprihatinkan.
(esn)
