Indonesia Laboratorium Bagi Myanmar Belajar Demokrasi dan Pluralisme
Rabu, 25 Januari 2017 - 20:16 WIB
Indonesia Laboratorium Bagi Myanmar Belajar Demokrasi dan Pluralisme
A
A
A
JAKARTA - Myanmar dapat gunakan Indonesia sebagai laboratorium untuk belajar mengenai proses demokratisasi, rekonsiliasi dan hidup berdampingan secara damai, dalam masyarakat yang pluralis. Hal itu dikatakan Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia, Retno Marsudi, saat menerima kunjungan Menteri Informasi Myanmar, U Pe Myint.
Menteri Informasi Myanmar, U Pe Myint datang bersama 30 delegasi. Kunjungan delegasi Myanmar adalah untuk mempelajari demokrasi dan rekonsiliasi, serta merupakan bagian dari upaya Indonesia untuk membantu penyelesaian isu di negara bagian Rakhine.
Dalam pertemuan itu, Menlu Retno menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus mendukung proses demokratisasi dan rekonsiliasi serta pembangunan inklusif di Myanmar. Menlu juga menegaskan bahwa sebagai tetangga dan sesama saudara di ASEAN, Indonesia ingin bekerja sama membantu Myanmar dalam mengatasi masalah di negara bagian Rakhine.
“Penyelesaian masalah di negara bagian Rakhine memerlukan adanya proses pembangunan ekonomi yang inklusif, dan mensukseskan proses rekonsiliasi dengan membangunan kepercayaan antara masyarakat. Tugas Pemerintah Myanmar adalah menciptakan situasi kondusif (enabling environment) bagi terciptanya harmoni, stabilitas, dan perdamaian.” tutur Menlu Retno di di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu (25/1/2017).
Lebih lanjut, Menlu Retno menyampaikan berbagai langkah yang telah dilakukan Indonesia di Myanmar khususnya di negara bagian Rakhine. Dalam 2 bulan terakhir, Menlu Retno telah berkunjung 3 kali ke Myanmar dan ke Bangladesh satu kali untuk melakukan pertemuan dengan komunitas Budha, Islam, wakil dari Orgasasi PBB di Myanmar.
Untuk jangka menengah dan panjang, Menlu Retno menyampaikan rencana Indonesia untuk mendukung peningkatan kapasitas di negara bagian Rakhine, seperti program pendidikan guru dan perawat; peningkatan fasilitas kesehatan seperti mobile clinic; rencana pembangunan pasar perdamaian; serta dialog antar agama dan komunitas.
“Berbagai langkah ini diharapkan dapat menciptakan kondisi kondusif dan kepercayaan antar komunitas bagi tercapainya perdamaian, stabilitas dan pembangunan inklusif,” tegas Menlu RI.
Selain itu Menlu Retno, juga menyampaikan rencana kerja sama antar polisi dan angkatan bersenjata kedua negara untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalitas. “Dari pengalaman Indonesia, angkatan bersenjata yang professional sangat penting dalam mengawal proses demokratisasi,” tutur Menlu Retno.
Menteri Informasi Myanmar didampingi oleh delegasi wakil pemerintah pusat dan daerah, anggota parlemen, pemimpinan komunitas Islam dan Buddhist, serta ketua kamar dagang negara bagian Rakhine. Kunjungan delegasi Myanmar ke Indonesia berkerja sama dengan Harvard Kenedy School for Democracy dan bertujuan meningatkan kapasitas dan sharing of best practices untuk proses rekonsiliasi, perdamaian dan demokrasi di Myanmar.
Menteri Informasi Myanmar, U Pe Myint, menyampaikan bahwa dirinya sependapat dengan pandangan wakil dari Harvard Kenedy School for Democracy yang mengatakan bahwa Indonesia adalah ruang kelas (classroom) yang tepat untuk Myanmar belajar mengenai demokratisasi dan rekonsiliasi. Menteri Informasi Myanmar juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Indonesia atas solidaritas dan berbagai bantuan konkrit yang diberikan dalam mendukung proses demokrasi, rekonsiliasi dan pembangunan di Myanmar.
Delegasi Myanmar direncanakan untuk melakukan diskusi dengan LSM Indonesia dan kunjungan ke komunitas di Ambon, Maluku untuk belajar langsung dari pengalaman mengenai resolusi konflik antar komunitas dan agama di Ambon. “Program ini juga menjadi bagian dari dukungan Indonesia terhadap pembangunan yang inklusif di Myanmar” tegas Menlu Retno.
Menteri Informasi Myanmar, U Pe Myint datang bersama 30 delegasi. Kunjungan delegasi Myanmar adalah untuk mempelajari demokrasi dan rekonsiliasi, serta merupakan bagian dari upaya Indonesia untuk membantu penyelesaian isu di negara bagian Rakhine.
Dalam pertemuan itu, Menlu Retno menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus mendukung proses demokratisasi dan rekonsiliasi serta pembangunan inklusif di Myanmar. Menlu juga menegaskan bahwa sebagai tetangga dan sesama saudara di ASEAN, Indonesia ingin bekerja sama membantu Myanmar dalam mengatasi masalah di negara bagian Rakhine.
“Penyelesaian masalah di negara bagian Rakhine memerlukan adanya proses pembangunan ekonomi yang inklusif, dan mensukseskan proses rekonsiliasi dengan membangunan kepercayaan antara masyarakat. Tugas Pemerintah Myanmar adalah menciptakan situasi kondusif (enabling environment) bagi terciptanya harmoni, stabilitas, dan perdamaian.” tutur Menlu Retno di di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu (25/1/2017).
Lebih lanjut, Menlu Retno menyampaikan berbagai langkah yang telah dilakukan Indonesia di Myanmar khususnya di negara bagian Rakhine. Dalam 2 bulan terakhir, Menlu Retno telah berkunjung 3 kali ke Myanmar dan ke Bangladesh satu kali untuk melakukan pertemuan dengan komunitas Budha, Islam, wakil dari Orgasasi PBB di Myanmar.
Untuk jangka menengah dan panjang, Menlu Retno menyampaikan rencana Indonesia untuk mendukung peningkatan kapasitas di negara bagian Rakhine, seperti program pendidikan guru dan perawat; peningkatan fasilitas kesehatan seperti mobile clinic; rencana pembangunan pasar perdamaian; serta dialog antar agama dan komunitas.
“Berbagai langkah ini diharapkan dapat menciptakan kondisi kondusif dan kepercayaan antar komunitas bagi tercapainya perdamaian, stabilitas dan pembangunan inklusif,” tegas Menlu RI.
Selain itu Menlu Retno, juga menyampaikan rencana kerja sama antar polisi dan angkatan bersenjata kedua negara untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalitas. “Dari pengalaman Indonesia, angkatan bersenjata yang professional sangat penting dalam mengawal proses demokratisasi,” tutur Menlu Retno.
Menteri Informasi Myanmar didampingi oleh delegasi wakil pemerintah pusat dan daerah, anggota parlemen, pemimpinan komunitas Islam dan Buddhist, serta ketua kamar dagang negara bagian Rakhine. Kunjungan delegasi Myanmar ke Indonesia berkerja sama dengan Harvard Kenedy School for Democracy dan bertujuan meningatkan kapasitas dan sharing of best practices untuk proses rekonsiliasi, perdamaian dan demokrasi di Myanmar.
Menteri Informasi Myanmar, U Pe Myint, menyampaikan bahwa dirinya sependapat dengan pandangan wakil dari Harvard Kenedy School for Democracy yang mengatakan bahwa Indonesia adalah ruang kelas (classroom) yang tepat untuk Myanmar belajar mengenai demokratisasi dan rekonsiliasi. Menteri Informasi Myanmar juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Indonesia atas solidaritas dan berbagai bantuan konkrit yang diberikan dalam mendukung proses demokrasi, rekonsiliasi dan pembangunan di Myanmar.
Delegasi Myanmar direncanakan untuk melakukan diskusi dengan LSM Indonesia dan kunjungan ke komunitas di Ambon, Maluku untuk belajar langsung dari pengalaman mengenai resolusi konflik antar komunitas dan agama di Ambon. “Program ini juga menjadi bagian dari dukungan Indonesia terhadap pembangunan yang inklusif di Myanmar” tegas Menlu Retno.
(ian)
