Pengamat: Tepat, TNI Tangguhkan Kerjasama dengan Australia
Kamis, 05 Januari 2017 - 17:18 WIB
Pengamat: Tepat, TNI Tangguhkan Kerjasama dengan Australia
A
A
A
JAKARTA - Pengamat hukum internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana menyatakan tindakan TNI untuk menangguhkan kerjasama Australian Defence Force (ADF)adalah langkah yang tepat.Penangguhan ini disebabkan oleh pelecehan yang dilakukan ADF terhadap Pancasila.
"Ini menanggapi insiden di pusat pendidikan pasukan khusus Australia atas tiga hal. Pertama, pendiskreditan peran Sarwo Edhie dalam Gerakan 30 September PKI. Kedua, esai yang ditulis peserta didik terkait masalah Papua. Terakhir, tulisan Pancasila di ruang Kepala Sekolah yang seolah melecehkan ideologi Pancasila," kata Hikmahanto.
"Penangguhan kerjasama merupakan tindakan yang tepat karena Panglima ADF menjanjikan untuk melakukan investigas atas hal ini. Penangguhan dilakukan selama investigasi berlangsung hingga hasil nantinya diumumkan," sambungnya dalam pernyataan tertulis pada Kamis (5/1).
Dia menuturkan, kemungkinan hasil investigasi dari insiden ini adalah adanya kesalahan dilakukan oleh oknum personel militer ADF dan bukan merupakan sikap resmi dari ADF, bahkan sikap resmi pemerintah Australia.
"Atas tindakan oknum personel tersebut, ADF akan menyatakan akan mengambil tindakan terhadap mereka-mereka yang bertanggung jawab. Hasil investigasi demikian yang akan menyelamatkan kerjasama militer TNI dan ADF. ADF dan Pemerintah Australia lebih mengutamakan hubungan baik dengan Indonesia ketimbang melindungi personel milternya," ucapnya.
Guru Besar Hukum Internasional UI itu menambahkan, peristiwa ini bagi Indonesia menjadi preseden yang baik agar Australia melalui pejabat-pejabatnya tidak mudah melakukan tindakan pelecehan terhadap tokoh Indonesia ataupun merendahkan isu yang sensitif bagi Indonesia.
"Ini menanggapi insiden di pusat pendidikan pasukan khusus Australia atas tiga hal. Pertama, pendiskreditan peran Sarwo Edhie dalam Gerakan 30 September PKI. Kedua, esai yang ditulis peserta didik terkait masalah Papua. Terakhir, tulisan Pancasila di ruang Kepala Sekolah yang seolah melecehkan ideologi Pancasila," kata Hikmahanto.
"Penangguhan kerjasama merupakan tindakan yang tepat karena Panglima ADF menjanjikan untuk melakukan investigas atas hal ini. Penangguhan dilakukan selama investigasi berlangsung hingga hasil nantinya diumumkan," sambungnya dalam pernyataan tertulis pada Kamis (5/1).
Dia menuturkan, kemungkinan hasil investigasi dari insiden ini adalah adanya kesalahan dilakukan oleh oknum personel militer ADF dan bukan merupakan sikap resmi dari ADF, bahkan sikap resmi pemerintah Australia.
"Atas tindakan oknum personel tersebut, ADF akan menyatakan akan mengambil tindakan terhadap mereka-mereka yang bertanggung jawab. Hasil investigasi demikian yang akan menyelamatkan kerjasama militer TNI dan ADF. ADF dan Pemerintah Australia lebih mengutamakan hubungan baik dengan Indonesia ketimbang melindungi personel milternya," ucapnya.
Guru Besar Hukum Internasional UI itu menambahkan, peristiwa ini bagi Indonesia menjadi preseden yang baik agar Australia melalui pejabat-pejabatnya tidak mudah melakukan tindakan pelecehan terhadap tokoh Indonesia ataupun merendahkan isu yang sensitif bagi Indonesia.
(esn)
