Kim Jong-un Larang Natal, 25 Desember untuk Ultah Neneknya
Selasa, 27 Desember 2016 - 00:10 WIB
Kim Jong-un Larang Natal, 25 Desember untuk Ultah Neneknya
A
A
A
PYONGYANG - Diktator muda Kim Jong-un yang memimpin Korea Utara (Korut) dilaporkan melarang perayaan Natal di negara tersebut. Rezim Pyongyang memaksakan perayaan 25 Desember sebagai hari ulang tahun (ultah) nenek Kim Jong-un, Kim Jong-suk, bukan untuk Yesus.
Selain melarang perayaan Natal, pemimpin tertinggi Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK)—nama resmi Korut—itu juga memperingatkan warganya untuk tidak mendirikan pohon Natal.
Meski sudah ada peringatan dari Kim Jong-un, beberapa toko dan restoran di Pyongyang sebagaimana dilaporkan New York Post, Senin (26/12/2016), masih ditemukan pohon-pohon Natal. Hanya saja, simbol-simbol agama dari pohon-pohon tersebut sudah dilucuti untuk mencegah tindakan keras dari pemerintah Korut.
Rezim Kim Jong-un justru memaksa warganya untuk memperingati tanggal 25 Desember sebagai hari ulang tahun Kim Jong-suk, bukan untuk memperingati kelahiran Yesus. Nenek Kim Jong-un itu lahir pada malam Natal pada tahun 1919.
Kim Jong-suk dikenal sebagai gerilyawan anti-Jepang dan aktivis komunis. Dia adalah istri dari diktator pertama Korut, Kim Il-sung.
Banyak orang di negara itu memperingati kelahiran nenek Kim Jong-un dengan memberikan penghormatan kepada “Ibu Revolusi”. Mereka mengunjungi makam Kim Jong-suk, sosok yang meninggal secara misterius pada tahun 1949.
Pada tahun-tahun sebelumnya, rezim Pyongyang juga dilaporkan melarang perayaan Natal untuk umat Kristen yang jadi kelompok minoritas di Korut.
Pada tahun 2014, diktator Korut mengancam rivalnya, Korea Selatan, untuk perang setelah Seoul berencana mendirikan pohon Natal besar di sepanjang perbatasan kedua negara. Seoul kemudian mengurungkan rencananya itu.
Beberapa organisasi hak asasi manusia menuduh rezim Pyongyang memenjarakan sekitar 70 ribu warga Kristen atas tuduhan pelanggaran agama dan politik. Rezim itu juga dituduh melakukan penumpasan pada tahun 1950-an.
”DPRK memperlakukan orang atas keimanannya, terutama Kristen, sebagai (tindakan) bermusuhan,” tulis Doug Bandow, anggota senior di kelompok think tank Amerika Serikat (AS) dalam sebuah artikel di majalah Forbes pada bulan Oktober.
”Sebelum misionaris Perang Dunia II aktif di seluruh semenanjung (Korea), kemudian koloni Jepang, dan lebih dari seperlima dari penduduk yang diyakini sebagai umat Kristen pada tahun 1948,” lanjut tulisan Bandow mengacu pada daftar yang dimusuhi rezim Korut.
Selain melarang perayaan Natal, pemimpin tertinggi Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK)—nama resmi Korut—itu juga memperingatkan warganya untuk tidak mendirikan pohon Natal.
Meski sudah ada peringatan dari Kim Jong-un, beberapa toko dan restoran di Pyongyang sebagaimana dilaporkan New York Post, Senin (26/12/2016), masih ditemukan pohon-pohon Natal. Hanya saja, simbol-simbol agama dari pohon-pohon tersebut sudah dilucuti untuk mencegah tindakan keras dari pemerintah Korut.
Rezim Kim Jong-un justru memaksa warganya untuk memperingati tanggal 25 Desember sebagai hari ulang tahun Kim Jong-suk, bukan untuk memperingati kelahiran Yesus. Nenek Kim Jong-un itu lahir pada malam Natal pada tahun 1919.
Kim Jong-suk dikenal sebagai gerilyawan anti-Jepang dan aktivis komunis. Dia adalah istri dari diktator pertama Korut, Kim Il-sung.
Banyak orang di negara itu memperingati kelahiran nenek Kim Jong-un dengan memberikan penghormatan kepada “Ibu Revolusi”. Mereka mengunjungi makam Kim Jong-suk, sosok yang meninggal secara misterius pada tahun 1949.
Pada tahun-tahun sebelumnya, rezim Pyongyang juga dilaporkan melarang perayaan Natal untuk umat Kristen yang jadi kelompok minoritas di Korut.
Pada tahun 2014, diktator Korut mengancam rivalnya, Korea Selatan, untuk perang setelah Seoul berencana mendirikan pohon Natal besar di sepanjang perbatasan kedua negara. Seoul kemudian mengurungkan rencananya itu.
Beberapa organisasi hak asasi manusia menuduh rezim Pyongyang memenjarakan sekitar 70 ribu warga Kristen atas tuduhan pelanggaran agama dan politik. Rezim itu juga dituduh melakukan penumpasan pada tahun 1950-an.
”DPRK memperlakukan orang atas keimanannya, terutama Kristen, sebagai (tindakan) bermusuhan,” tulis Doug Bandow, anggota senior di kelompok think tank Amerika Serikat (AS) dalam sebuah artikel di majalah Forbes pada bulan Oktober.
”Sebelum misionaris Perang Dunia II aktif di seluruh semenanjung (Korea), kemudian koloni Jepang, dan lebih dari seperlima dari penduduk yang diyakini sebagai umat Kristen pada tahun 1948,” lanjut tulisan Bandow mengacu pada daftar yang dimusuhi rezim Korut.
(mas)
