Demo Besar Guncang Polandia, Oposisi Dituduh Ingin Kudeta
A
A
A
WARSAWA - Sekitar 1.000 demonstran pro-oposisi Polandia turun ke jalan menuju luar gedung parlemen di Warsawa. Menteri Dalam Negeri Polandia Mariusz Blaszczak, menuduh oposisi ingin merebut kekuasaan secara ilegal atau kudeta dengan pengerahan massa besar-besaran.
Demo besar di luar gedung parlemen itu berhasil dihalau dan dibubarkan polisi. Namun, ribuan demonstran anti-pemerintah terus melanjutkan aksinya di jalan-jalan ibu kota dan kota lainnya.
“Protes (sejak) Jumat sebagai upaya ilegal untuk merebut kekuasaan,” kata Blaszczak kepada radio RMF FM, Sabtu.
Pemimpin Partai Nowoczesna (partai oposisi), Ryszard Petru, seperti dikutip Reuters, Minggu (18/12/2016) menyerukan agar pemilu dini digelar. ”Jika situasi yang terjadi, di mana PiS (Partai Hukum dan Keadilan, partai berkuasa Polandia) telah kehilangan kepercayaan dari orang-orang, jika situasi terus (seperti ini), pemilu dini akan diperlukan,” ujarnya.
Demonstran pro-oposisi menuduh pemerintah merusak negara. ”Kami akan berada di jalan-jalan sampai mereka menyudahi dalam menghancurkan negara,” kata Mateusz Kijowski, pemimpin Komite Pertahanan Gerakan Demokrasi yang ikut demo.
Demo besar di Polandia itu memicu reaksi dari Presiden Dewan Uni Eropa, Donald Tusk. Dia mendesak pemerintah Polandia untuk menghormati konstitusi dalam menangani demonstrasi.
”Saya menekankan bagi mereka yang memiliki kekuasaan nyata agar menghormati dan mempertimbangkan masyarakat, menghormati prinsip-prinsip dan moral konstitusional," kata Tusk.
Kebuntuan politik di Polandia ini merupakan salah satu krisis politik terbesar dalam sejarah parlemen Polandia. Pada hari Jumat, anggota parlemen oposisi memblokir dukungan untuk menyetujui anggaran negara yang diusung partai berkuasa.
Kubu oposisi mengklaim hasil pemilu sebelumnya telah dipalsukan. Sementara itu, Perdana Menteri Polandia Beata Szydlo mengatakan demo besar itu hanya rengekan pihak-pihak yang kalah dalam pemilu tahun 2015.
Demo besar di luar gedung parlemen itu berhasil dihalau dan dibubarkan polisi. Namun, ribuan demonstran anti-pemerintah terus melanjutkan aksinya di jalan-jalan ibu kota dan kota lainnya.
“Protes (sejak) Jumat sebagai upaya ilegal untuk merebut kekuasaan,” kata Blaszczak kepada radio RMF FM, Sabtu.
Pemimpin Partai Nowoczesna (partai oposisi), Ryszard Petru, seperti dikutip Reuters, Minggu (18/12/2016) menyerukan agar pemilu dini digelar. ”Jika situasi yang terjadi, di mana PiS (Partai Hukum dan Keadilan, partai berkuasa Polandia) telah kehilangan kepercayaan dari orang-orang, jika situasi terus (seperti ini), pemilu dini akan diperlukan,” ujarnya.
Demonstran pro-oposisi menuduh pemerintah merusak negara. ”Kami akan berada di jalan-jalan sampai mereka menyudahi dalam menghancurkan negara,” kata Mateusz Kijowski, pemimpin Komite Pertahanan Gerakan Demokrasi yang ikut demo.
Demo besar di Polandia itu memicu reaksi dari Presiden Dewan Uni Eropa, Donald Tusk. Dia mendesak pemerintah Polandia untuk menghormati konstitusi dalam menangani demonstrasi.
”Saya menekankan bagi mereka yang memiliki kekuasaan nyata agar menghormati dan mempertimbangkan masyarakat, menghormati prinsip-prinsip dan moral konstitusional," kata Tusk.
Kebuntuan politik di Polandia ini merupakan salah satu krisis politik terbesar dalam sejarah parlemen Polandia. Pada hari Jumat, anggota parlemen oposisi memblokir dukungan untuk menyetujui anggaran negara yang diusung partai berkuasa.
Kubu oposisi mengklaim hasil pemilu sebelumnya telah dipalsukan. Sementara itu, Perdana Menteri Polandia Beata Szydlo mengatakan demo besar itu hanya rengekan pihak-pihak yang kalah dalam pemilu tahun 2015.
(mas)