Wali Kota di Hungaria Larang Azan, Masjid dan Nikah Sejenis
Wali Kota di Hungaria Larang Azan, Masjid dan Nikah Sejenis
A
A
A
ASOTTHALOM - Wali Kota Asotthalom, Hungaria, Laszlo Toroczkai, melarang pembangunan masjid, azan, pemakaian burqa serta promosi pernikahan sesama jenis. Larangan itu diberlakukan di sebuah desa di dekat perbatasan Serbia.
Dari semua anggota dewan di kota itu nyaris setuju dengan proposal aturan baru itu, karena hanya dua anggota dewan yang abstain dalam sesi voting hari Rabu lalu.
”Alih-alih mencari kambing hitam, saya menawarkan solusi segera, pertahanan terhadap pemukiman massa (imigran) yang dipaksakan oleh Brussels,” tulis Toroczkai di halaman Facebook-nya, mengacu pada kebijakan Uni Eropa yang minta negara-negara Eropa menerima imigran.
”Hari ini dewan Asotthalom mengadopsi proposal saya—yang merupakan paket tindakan—untuk membela masyarakat dan tradisi kami dari rencana apapun untuk pemukiman di luar (kelompok imigran). Semua yang perlu dilakukan adalah untuk kota yang tersisa di Hungaria, adopsi paket tindakan pencegahan kami, dan dengan itu kita akan membela tanah air kita,” lanjut Wali Kota itu.
Tindakan pelarangan yang ditempuh Toroczkai termasuk larangan pembangunan masjid dan tempat ibadah lainnya yang dianggap merusak Gereja Katolik, larangan azan, larangan semua penutup wajah seperti jilbab, niqab dan burqa, serta larangan pemakaian burkini. Tak hanya itu, propaganda publik untuk pernikahan sesama jenis juga dia larang.
Menurutnya, lembaga perkawinan hanya membolehkan melayani pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita. “(Larangan propaganda) ini termasuk kegiatan publik, demonstrasi, billboard, leaflet, atau iklan audio,” imbuh dia.
Toroczkai mengatakan langkah-langkah yang dia jalankan akan melindungi Hungaria dari dua pengaruh, yakni imigran dari selatan, dan liberalisme ekstrem dari Barat.
Toroczkai yang merupakan politisi partai sayap kanan, Jobbik,mengklaim kebijakannya untuk melindungi nilai-nilai dan kepentingan Hungaria. Namun, partainya itu telah dituduh rasisme, anti-Semitisme dan homofobia.
”Saya ingin menjadi contoh untuk pemerintah daerah perintis lainnya tentang cara untuk melindungi diri dari pemukiman eksternal atau niat subversif lainnya,” katanya pada pertemuan dewan, seperti dilansir delmagyar.hu, Sabtu (26/11/2016).
Dari semua anggota dewan di kota itu nyaris setuju dengan proposal aturan baru itu, karena hanya dua anggota dewan yang abstain dalam sesi voting hari Rabu lalu.
”Alih-alih mencari kambing hitam, saya menawarkan solusi segera, pertahanan terhadap pemukiman massa (imigran) yang dipaksakan oleh Brussels,” tulis Toroczkai di halaman Facebook-nya, mengacu pada kebijakan Uni Eropa yang minta negara-negara Eropa menerima imigran.
”Hari ini dewan Asotthalom mengadopsi proposal saya—yang merupakan paket tindakan—untuk membela masyarakat dan tradisi kami dari rencana apapun untuk pemukiman di luar (kelompok imigran). Semua yang perlu dilakukan adalah untuk kota yang tersisa di Hungaria, adopsi paket tindakan pencegahan kami, dan dengan itu kita akan membela tanah air kita,” lanjut Wali Kota itu.
Tindakan pelarangan yang ditempuh Toroczkai termasuk larangan pembangunan masjid dan tempat ibadah lainnya yang dianggap merusak Gereja Katolik, larangan azan, larangan semua penutup wajah seperti jilbab, niqab dan burqa, serta larangan pemakaian burkini. Tak hanya itu, propaganda publik untuk pernikahan sesama jenis juga dia larang.
Menurutnya, lembaga perkawinan hanya membolehkan melayani pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita. “(Larangan propaganda) ini termasuk kegiatan publik, demonstrasi, billboard, leaflet, atau iklan audio,” imbuh dia.
Toroczkai mengatakan langkah-langkah yang dia jalankan akan melindungi Hungaria dari dua pengaruh, yakni imigran dari selatan, dan liberalisme ekstrem dari Barat.
Toroczkai yang merupakan politisi partai sayap kanan, Jobbik,mengklaim kebijakannya untuk melindungi nilai-nilai dan kepentingan Hungaria. Namun, partainya itu telah dituduh rasisme, anti-Semitisme dan homofobia.
”Saya ingin menjadi contoh untuk pemerintah daerah perintis lainnya tentang cara untuk melindungi diri dari pemukiman eksternal atau niat subversif lainnya,” katanya pada pertemuan dewan, seperti dilansir delmagyar.hu, Sabtu (26/11/2016).
(mas)
Explore More