PM Irak Kecam Laporan Amnesty Internasional
Jum'at, 11 November 2016 - 06:52 WIB
PM Irak Kecam Laporan Amnesty Internasional
A
A
A
BAGHDAD - Perdana Menteri Irak, Haider al-Abadi, menuduh lembaga pengawas hak asasi terkemuka Amnesty Internasional (AI) telah menerbitkan laporan palsu tentang situasi di Mosul. Laporan tersebut mengekspos penduduk lokal dalam kondisi berbahaya.
Sebelumnya, AI menurunkan laporan yang menyatakan para pejuang mengenakan seragam Polisi Federal Irak telah menyiksa dan melakukan tindakan extrayudisial dengan mengeksekusi warga di desa-desa yang berhasil di rebut dari ISIS di sebelah selatan Mosul. AI pun mendesak pemerintah Irak untuk menyelidiki laporan-laporan ini.
Lembaga pengawas yang berbasis di London, Inggris, itu juga menambahkan bahwa mereka juga dengan sengaja membunuh tawanan dan individu yang tidak berdaya lainnya yang dilarang oleh Hukum Humaniter Internasional dan dianggap sebagai kejahatan perang.
"Presiden dari dewan menteri Dr. Haider al-Abadi menyatakan terkejut tentang laporan Amnesty Internasional mengenai pembunuhan yang terjadi di Mosul dan menyampaikan informasi palsu bahwa itu adalah pasukan pemerintah. Yang benar adalah warga setempat yang tewas merupakan militan ISIS," bunyi pernyataan Abadi yang diposting di akun Facebooknya seperti dikutip dari Sputniknews, Jumat (11/11/2016).
Menurut Abadi, Irak menganggap lembaga pengawas itu bertanggung jawab penuh untuk ancaman yang membahayakan keamanan warga Mosul karena laporan tersebut membuat warga mengungsi dari rumah mereka.
Pada tanggal 17 Oktober, Abadi mengumumkan peluncuran operasi untuk merebut kembali kota Mosul dari kelompok teroris Negara Islam (IS atau Daesh dalam bahasa Arab). Hingga saat ini, pasukan Irak telah berhasil memasuki wilayah timur Mosul dan berencana untuk bergerak ke wilayah selatan untuk memberikan tekanan kepada ISIS.
Sebelumnya, AI menurunkan laporan yang menyatakan para pejuang mengenakan seragam Polisi Federal Irak telah menyiksa dan melakukan tindakan extrayudisial dengan mengeksekusi warga di desa-desa yang berhasil di rebut dari ISIS di sebelah selatan Mosul. AI pun mendesak pemerintah Irak untuk menyelidiki laporan-laporan ini.
Lembaga pengawas yang berbasis di London, Inggris, itu juga menambahkan bahwa mereka juga dengan sengaja membunuh tawanan dan individu yang tidak berdaya lainnya yang dilarang oleh Hukum Humaniter Internasional dan dianggap sebagai kejahatan perang.
"Presiden dari dewan menteri Dr. Haider al-Abadi menyatakan terkejut tentang laporan Amnesty Internasional mengenai pembunuhan yang terjadi di Mosul dan menyampaikan informasi palsu bahwa itu adalah pasukan pemerintah. Yang benar adalah warga setempat yang tewas merupakan militan ISIS," bunyi pernyataan Abadi yang diposting di akun Facebooknya seperti dikutip dari Sputniknews, Jumat (11/11/2016).
Menurut Abadi, Irak menganggap lembaga pengawas itu bertanggung jawab penuh untuk ancaman yang membahayakan keamanan warga Mosul karena laporan tersebut membuat warga mengungsi dari rumah mereka.
Pada tanggal 17 Oktober, Abadi mengumumkan peluncuran operasi untuk merebut kembali kota Mosul dari kelompok teroris Negara Islam (IS atau Daesh dalam bahasa Arab). Hingga saat ini, pasukan Irak telah berhasil memasuki wilayah timur Mosul dan berencana untuk bergerak ke wilayah selatan untuk memberikan tekanan kepada ISIS.
(ian)
