Turki Bergeming Dikecam Barat karena Tangkap Politisi Pro Kurdi
Sabtu, 05 November 2016 - 09:53 WIB
Turki Bergeming Dikecam Barat karena Tangkap Politisi Pro Kurdi
A
A
A
ANKARA - Pemerintah Turki kembali menuai kecaman dari Barat setelah menangkap para pemimpin partai oposisi pro Kurdi terkait penyelidikan aksi terorisme. Meski begitu, pemerintah Turki tetap bergeming atas segala kecaman tersebut.
Selahattin Demirtas dan Figen Yuksekdag, pemimpin Partai Demokratik Rakyat (HDP), dipenjara untuk menunggu sidang pengadilan setelah ditahan dalam penggerebekan. Sepuluh anggota parlemen lainnya HDP juga ditahan, meskipun beberapa kemudian dibebaskan.
"Penangkapan anggota yang dipilih dari partai terbesar ketiga parlemen Turki, serta penahanan atau suspensi lebih dari 110.000 pejabat sejak kudeta yang gagal pada bulan Juli, mungkin telah melampaui apa yang diperbolehkan," kata kantor hak asasi manusia PBB.
Amerika Serikat (AS) menyatakan keprihatinan yang mendalam, sementara Jerman dan Denmark memanggil diplomat Turki selama penahanan. Sedangkan Presiden Parlemen Eropa Martin Schulz mempertanyakan dasar hubungan yang berkelanjutan antara Uni Eropa dan Turki.
Menanggapi itu, Perdana Menteri Turki Binali Yildirim mengatakan kepada wartawan: "Turki adalah negara hukum, tidak ada yang memiliki perlakuan istimewa di depan hukum. Apa yang telah dilakukan adalah dalam aturan hukum," katanya seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (5/11/2016).
Anggota parlemen HDP ditangkap setelah mereka menolak untuk memberikan kesaksian dalam penyelidikan terkait dengan "propaganda teroris". "Politik tidak bisa menjadi perisai untuk melakukan kejahatan," kata Yildirim.
Selahattin Demirtas dan Figen Yuksekdag, pemimpin Partai Demokratik Rakyat (HDP), dipenjara untuk menunggu sidang pengadilan setelah ditahan dalam penggerebekan. Sepuluh anggota parlemen lainnya HDP juga ditahan, meskipun beberapa kemudian dibebaskan.
"Penangkapan anggota yang dipilih dari partai terbesar ketiga parlemen Turki, serta penahanan atau suspensi lebih dari 110.000 pejabat sejak kudeta yang gagal pada bulan Juli, mungkin telah melampaui apa yang diperbolehkan," kata kantor hak asasi manusia PBB.
Amerika Serikat (AS) menyatakan keprihatinan yang mendalam, sementara Jerman dan Denmark memanggil diplomat Turki selama penahanan. Sedangkan Presiden Parlemen Eropa Martin Schulz mempertanyakan dasar hubungan yang berkelanjutan antara Uni Eropa dan Turki.
Menanggapi itu, Perdana Menteri Turki Binali Yildirim mengatakan kepada wartawan: "Turki adalah negara hukum, tidak ada yang memiliki perlakuan istimewa di depan hukum. Apa yang telah dilakukan adalah dalam aturan hukum," katanya seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (5/11/2016).
Anggota parlemen HDP ditangkap setelah mereka menolak untuk memberikan kesaksian dalam penyelidikan terkait dengan "propaganda teroris". "Politik tidak bisa menjadi perisai untuk melakukan kejahatan," kata Yildirim.
(ian)
