Tindakan AS Bermusuhan, Putin Setop Buang Plutonium Nuklir
Selasa, 04 Oktober 2016 - 00:36 WIB
Tindakan AS Bermusuhan, Putin Setop Buang Plutonium Nuklir
A
A
A
MOSKOW - Rusia menghentikan kesepakatan pasca-Perang Dingin dengan Amerika Serikat (AS) soal pada pembuangan plutonium dari hulu ledak nuklir yang dinonaktifkan. Keputusan diambil reaksi atas tindakan bermusuhan AS terhadap Rusia.
Keputusan penghentian pembuangan plutonium dari hulu ludak nuklir Rusia muncul dalam sebuah dekrit rancangan undang-undang (RUU) yang ditandatangani oleh Presiden Rusia; Vladimir Putin.
”Perubahan radikal dalam lingkungan, ancaman terhadap stabilitas strategis yang ditimbulkan oleh tindakan bermusuhan AS terhadap Rusia, dan ketidakmampuan AS untuk memenuhi kewajiban dalam membuang plutonium senjata yang berlebihan di bawah perjanjian internasional, serta kebutuhan untuk mengambil tindakan cepat guna mempertahankan keamanan Rusia,” bunyi dekrit yang dijadikan dasar pembenaran Rusia untuk menangguhkan kesepakatan dengan AS pasca-Perang Dingin.
Meski menghentikan pembuangan plutonium, Rusia menegaskan tidak akan menggunakannya untuk tujuan militer, baik itu untuk memproduksi senjata baru atau untuk penelitian.
Meski keputusan itu sudah diteken Presiden Putin, namun harus menanti sikap parlemen Rusia, yang mungkin saja menolak keputusan pemimpin Kremlin itu. Leonid Slutsky, politikus yang hendak ditunjuk sebagai Kepala Komite Hubungan Luar Negeri di Parlemen Rusia yang baru terpilih, memberi sinyal mendukung Putin.
”Ini isu yang sangat penting. Ini tentang mengambil tindakan cepat untuk melindungi keamanan nasional Rusia. Kami akan berurusan dengan cepat usai RUU tersebut diajukan,” katanya kepada kantor berita Itar-TASS, yang dikutip Selasa (4/10/2016).
RUU sudah diajukan oleh kantor Presiden Rusia ke parlemen pada hari Senin. Inti RUU itu menyatakan bahwa kesepakatan soal pembuangan plutonium dari hulu ledak nuklir nonaktif dapat dilanjutkan, asalkan AS mengambil langkah yang bisa menghilangkan penyebab suspensi, yakni tidak bertindak bermusuhan pada Rusia.
RUU itu juga menyerukan pencabutan hukum Magnitsky dan sanksi terhadap wilayah, orang dan perusahaan Rusia yang dijatuhkan oleh AS selama krisis Ukraina. Hukum Magnitsky adalah hukum produk AS untuk menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah warga Rusia yang diyakini terkait dengan kematian pengacara Rusia; Sergei Magnitsky, di dalam tahanan.
Keputusan penghentian pembuangan plutonium dari hulu ludak nuklir Rusia muncul dalam sebuah dekrit rancangan undang-undang (RUU) yang ditandatangani oleh Presiden Rusia; Vladimir Putin.
”Perubahan radikal dalam lingkungan, ancaman terhadap stabilitas strategis yang ditimbulkan oleh tindakan bermusuhan AS terhadap Rusia, dan ketidakmampuan AS untuk memenuhi kewajiban dalam membuang plutonium senjata yang berlebihan di bawah perjanjian internasional, serta kebutuhan untuk mengambil tindakan cepat guna mempertahankan keamanan Rusia,” bunyi dekrit yang dijadikan dasar pembenaran Rusia untuk menangguhkan kesepakatan dengan AS pasca-Perang Dingin.
Meski menghentikan pembuangan plutonium, Rusia menegaskan tidak akan menggunakannya untuk tujuan militer, baik itu untuk memproduksi senjata baru atau untuk penelitian.
Meski keputusan itu sudah diteken Presiden Putin, namun harus menanti sikap parlemen Rusia, yang mungkin saja menolak keputusan pemimpin Kremlin itu. Leonid Slutsky, politikus yang hendak ditunjuk sebagai Kepala Komite Hubungan Luar Negeri di Parlemen Rusia yang baru terpilih, memberi sinyal mendukung Putin.
”Ini isu yang sangat penting. Ini tentang mengambil tindakan cepat untuk melindungi keamanan nasional Rusia. Kami akan berurusan dengan cepat usai RUU tersebut diajukan,” katanya kepada kantor berita Itar-TASS, yang dikutip Selasa (4/10/2016).
RUU sudah diajukan oleh kantor Presiden Rusia ke parlemen pada hari Senin. Inti RUU itu menyatakan bahwa kesepakatan soal pembuangan plutonium dari hulu ledak nuklir nonaktif dapat dilanjutkan, asalkan AS mengambil langkah yang bisa menghilangkan penyebab suspensi, yakni tidak bertindak bermusuhan pada Rusia.
RUU itu juga menyerukan pencabutan hukum Magnitsky dan sanksi terhadap wilayah, orang dan perusahaan Rusia yang dijatuhkan oleh AS selama krisis Ukraina. Hukum Magnitsky adalah hukum produk AS untuk menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah warga Rusia yang diyakini terkait dengan kematian pengacara Rusia; Sergei Magnitsky, di dalam tahanan.
(mas)
