Turki Pecat 24 Walikota Terpilih karena Dicurigai Danai Militan Kurdi

ANKARA - Protes besar pecah di Turki tenggara setelah pemerintah pusat Turki memecat sekitar 24 walikota terpilih pada hari Minggu dan menggantinya dengan walikota yang baru. Para walikota itu dipecat setelah dicurgai mendanai para militan Kurdi.

”Tidak ada negara demokratis membiarkan atau akan memungkinkan walikota dan anggota parlemen untuk menggunakan sumber daya kota untuk membiayai organisasi teroris,” kata Menteri Kehakiman Turki, Bekir Bozdag di Twitter menyusul pemecatan 24 walikota terpilih hasil Pemilu.

“Menjadi seorang pejabat terpilih bukan lisensi untuk melakukan kejahatan,” lanjut Bozdag.

Ke-24 walikota yang dipecat merupakan pemimpin 24 kota yang terletak di dekat perbatasan Turki-Suriah-Irak. Kota-kota menjadi basis Partai Demokrat yang pro-oposisi Kurdi.

Partai Demokrat yang merupakan partai terbesar ketiga yang menguasai parlemen membantah terkait dengan aktivitas militan Kurdi.

”Sikap ilegal dan sewenang-wenang ini akan menghasilkan pendalaman masalah di kota Kurdi saat ini, dan isu Kurdi menjadi tak terselesaikan,” kata pihak Partai Demokrat Turki dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Reuters, Senin (12/9/2016).

Partai ini menegaskan tidak mempromosikan militan, tetapi ingin bernegosiasi untuk mengakhiri pemberontakan Kurdi di Turki.

Pemerintah Turki juga juga memecat empat walikota di wilayah lain. Tiga walikota berasal dari partai AK—partai berkuasa di Turki—dan satu walikota lainnya berasal dari partai oposisi, MHP. Keempat walikota ini dipecat karena diduga berhubungan dengan organisasi yang dipimpin Fethullah Gulen.

Presiden Turki Recap Tayyip Erdogan telah menuduh Gulen yang tinggal di pengasingan di Amerika Serikat (AS) mendalangi kudeta militer yang gagal pada Juli 2016 lalu. Tapi, Gulen membantah tuduhan tersebut.