DPR AS Buka Peluang Kerabat Korban Serangan 9/11 Gugat Saudi
DPR AS Buka Peluang Kerabat Korban Serangan 9/11 Gugat Saudi
A
A
A
WASHINGTON - Parlemen atau DPR Amerika Serikat (AS) dengan suara bulat meloloskan rancangan undang-undang (RUU) yang memungkinkan kerabat korban serangan 11 September 2001 atau serangan 9/11 untuk menggugat Pemerintah Arab Saudi. Namun, Gedung Putih mengancam akan memveto RUU itu.
RUU 3815 atau dikenal sebagai “Justice Against Sponsors of Terrorism Act (JASTA)” itu diloloskan parlemen AS menjelang peringatan 15 tahun serangan 9/11 terhadap menara kembar World Trade Center (WTC) AS.
JASTA disusun untuk melawan kekebalan terhadap negara berdaulat dari gugatan individu AS. Kekebalan hukum itu diciptakan Pemerintah AS tahun 1976 dan sudah digunakan untuk melindungi Pemerintah Arab Saudi dari gugatan hukum atas serangan teroris 11 September 2001. Serangan itu, menurut laporan rahasia "28 Halaman" didanai oleh keluarga Kerajaan Arab Saudi.
Laporan yang hanya bisa dibaca beberapa pejabat AS itu mengungkap bahwa sebanyak 15 dari 19 pria pembajak pesawat komersial dan digunakan sebagai “rudal” yang ditargetkan terhadap menara WTC dan Pentagon adalah subjek dari kerajaan Saudi.
JASTA diusulkan oleh politisi John Cornyn (Partai Republik dari Texas) dan Charles Schumer (Partai Demokrat dari New York) dan disetujui pada bulan Mei 2016.
Seorang anggota parlemen dari Partai Republik asal New York, Peter King, mengatakan bahwa dia menerima “lampu hijau” dari Ketua DPR AS Paul Ryan untuk meloloskan JASTA. Ketua Komite Kehakiman Parlemen AS, Bob Goodlatte, juga dia klaim ikut menyetujui JASTA.
”Ryan mengatakan selama Goodlatte menyetujuinya, dia akan menyetujuinya. Dan saya berbicara dengan Goodlatte, dan (Goodlatte) bilang bahwa dia setuju dan mendukung,” kata Peter King, seperti dikutip Politico, Sabtu (10/9/2016).
Arab Saudi telah mencoba untuk memblokir RUU itu melalui banyak pelobi di Washington. Di antara mereka adalah co-founder Podesta Group yang juga manajer kampanye calon presiden Hillary Clinton, John Podesta.
RUU 3815 atau dikenal sebagai “Justice Against Sponsors of Terrorism Act (JASTA)” itu diloloskan parlemen AS menjelang peringatan 15 tahun serangan 9/11 terhadap menara kembar World Trade Center (WTC) AS.
JASTA disusun untuk melawan kekebalan terhadap negara berdaulat dari gugatan individu AS. Kekebalan hukum itu diciptakan Pemerintah AS tahun 1976 dan sudah digunakan untuk melindungi Pemerintah Arab Saudi dari gugatan hukum atas serangan teroris 11 September 2001. Serangan itu, menurut laporan rahasia "28 Halaman" didanai oleh keluarga Kerajaan Arab Saudi.
Laporan yang hanya bisa dibaca beberapa pejabat AS itu mengungkap bahwa sebanyak 15 dari 19 pria pembajak pesawat komersial dan digunakan sebagai “rudal” yang ditargetkan terhadap menara WTC dan Pentagon adalah subjek dari kerajaan Saudi.
JASTA diusulkan oleh politisi John Cornyn (Partai Republik dari Texas) dan Charles Schumer (Partai Demokrat dari New York) dan disetujui pada bulan Mei 2016.
Seorang anggota parlemen dari Partai Republik asal New York, Peter King, mengatakan bahwa dia menerima “lampu hijau” dari Ketua DPR AS Paul Ryan untuk meloloskan JASTA. Ketua Komite Kehakiman Parlemen AS, Bob Goodlatte, juga dia klaim ikut menyetujui JASTA.
”Ryan mengatakan selama Goodlatte menyetujuinya, dia akan menyetujuinya. Dan saya berbicara dengan Goodlatte, dan (Goodlatte) bilang bahwa dia setuju dan mendukung,” kata Peter King, seperti dikutip Politico, Sabtu (10/9/2016).
Arab Saudi telah mencoba untuk memblokir RUU itu melalui banyak pelobi di Washington. Di antara mereka adalah co-founder Podesta Group yang juga manajer kampanye calon presiden Hillary Clinton, John Podesta.
(mas)
Explore More