Pengamat: RI Punya Hak Usir Nelayan China yang Terobos Natuna
Selasa, 06 September 2016 - 21:53 WIB
Pengamat: RI Punya Hak Usir Nelayan China yang Terobos Natuna
A
A
A
JAKARTA - Pengamat hukum internasional dari Universitas Hofstra, Amerika Serikat (AS), Julian Ku menuturkan, putusan Pengadilan Arbitrase soal Laut China Selatan turut memberikan keutungan bagi Indonesia. Putusan pengadilan itu memberikan dasar bagi otoritas keamanan Indonesia untuk melakukan tindakan keras terhadap China di wilayah yang berdekatan dengan Laut China Selatan, yakni Natuna.
Indonesia dan China beberapa kali bersitegang di kawasan Natuna, dimana nelayan China kerap kali menerobos masuk wilayah Natuna. Pemerintah China menyatakan, nelayan mereka berhak untuk memancing di Natuna, karena itu adalah wilayah memancing tradisional China. Namun, Indonesia menegaskan, Natuna adalah wilayah Indonesia dan setiap penerobosan adalah pelanggaran terhadap kedaulatan Indonesia.
Meskipun demikian, Indonesia tetap menegaskan bukan pihak yang terlibat dalam sengketa wilayah dengan China di kawasan tersebut.
"Indonesia memiliki hak untuk mengusir kapal nelayan China, dengan dasar putusan Pengadilan Arbitrase. Dasar China selama ini adalah sembilan titik imaginer, yang sudah diputuskan oleh pengadilan sebagai sesuatu yang ilegal," ucap Julian pada Selasa (6/9).
Dalam putusan yang dikeluarkan pada tanggal 12 Juli lalu itu disebutkan, klaim historis China atas Laut China Selatan tidak lagi berlaku. Dengan demikian, sembilan garis imaginer yang diciptakan China tak lagi diakui. Selain itu, wilayah yang selama ini diklaim sebagai pulau oleh China di kawasan itu dipastikan oleh pengadilan sebagai tumpukan karang semata.
China sendiri dalam beberapa kesempatan menegaskan menolak dengan tegas putusan tersebut. Penolakan ini mereka buktikan dengan terus melakukan pembangunan di Laut China Selatan.
Indonesia dan China beberapa kali bersitegang di kawasan Natuna, dimana nelayan China kerap kali menerobos masuk wilayah Natuna. Pemerintah China menyatakan, nelayan mereka berhak untuk memancing di Natuna, karena itu adalah wilayah memancing tradisional China. Namun, Indonesia menegaskan, Natuna adalah wilayah Indonesia dan setiap penerobosan adalah pelanggaran terhadap kedaulatan Indonesia.
Meskipun demikian, Indonesia tetap menegaskan bukan pihak yang terlibat dalam sengketa wilayah dengan China di kawasan tersebut.
"Indonesia memiliki hak untuk mengusir kapal nelayan China, dengan dasar putusan Pengadilan Arbitrase. Dasar China selama ini adalah sembilan titik imaginer, yang sudah diputuskan oleh pengadilan sebagai sesuatu yang ilegal," ucap Julian pada Selasa (6/9).
Dalam putusan yang dikeluarkan pada tanggal 12 Juli lalu itu disebutkan, klaim historis China atas Laut China Selatan tidak lagi berlaku. Dengan demikian, sembilan garis imaginer yang diciptakan China tak lagi diakui. Selain itu, wilayah yang selama ini diklaim sebagai pulau oleh China di kawasan itu dipastikan oleh pengadilan sebagai tumpukan karang semata.
China sendiri dalam beberapa kesempatan menegaskan menolak dengan tegas putusan tersebut. Penolakan ini mereka buktikan dengan terus melakukan pembangunan di Laut China Selatan.
(esn)
