Brexit, Pejabat Prancis Minta Bahasa Inggris Dibuang dari UE
Selasa, 28 Juni 2016 - 11:14 WIB
Brexit, Pejabat Prancis Minta Bahasa Inggris Dibuang dari UE
A
A
A
PARIS - Para pejabat Prancis meminta agar bahasa Inggris dibuang dari daftar salah satu bahasa resmi Uni Eropa (UE) setelah Inggris memilih keluar dari UE alias Brexit.
Para pejabat Prancis yang menyerukan penghapusan bahasa Inggris dari UE itu antara lain Wali Kota Beziers, Prancis selatan, Robert Ménard. Menurutnya, bahasa Inggris tidak lagi memiliki legitimasi di Brussels.
Pemimpin Partai Sayap Kiri Prancis, Jean-Luc Melenchon, mengatakan bahwa Inggris haru dibuang sebagai salah satu bahasa resmi UE. Bahasa Inggris, kata dia, tidak bisa lagi menjadi bahasa kerja ketiga dari UE.
Pada hari Kamis 23 Juni 2016 Inggris menggelar referendum bersejarah. Kemudian pada hari Jumat, hasil referendum diketahui bahwa mayoritas rakyat Inggris memilih negaranya untuk keluar dari keanggotaan UE.
Selama Inggris bergabung dengan aliansi 28 negara itu, bahasa Inggris telah menjadi bahasa resmi UE di semua bidang, termasuk bisnis.
“Bahasa Inggris tidak memiliki legitimasi di Brussels #Brexit," tulis Menard di Twitter, yang dikutip IB Times, Selasa (28/6/2016).
Lebih lanjut, dia berkomentar bahwa bahasa Gaelic lebih relevan digunakan. “Gaelic Irlandia, bahasa nasional pertama. Bahasa Inggris adalah bahasa kedua dari sudut pandang konstitusional,” lanjut tweet pejabat Prancis itu.
Tidak seperti kebanyakan negara-negara Uni Eropa lainnya, Prancis memiliki masalah terkait penggunaan bahasa Inggris. Pada tahun 1994 pengiklan Prancis terpaksa hanya menggunakan bahasa nasional mereka dalam upaya untuk membendung masuknya kata-kata bahasa Inggris.
Para pejabat Prancis yang menyerukan penghapusan bahasa Inggris dari UE itu antara lain Wali Kota Beziers, Prancis selatan, Robert Ménard. Menurutnya, bahasa Inggris tidak lagi memiliki legitimasi di Brussels.
Pemimpin Partai Sayap Kiri Prancis, Jean-Luc Melenchon, mengatakan bahwa Inggris haru dibuang sebagai salah satu bahasa resmi UE. Bahasa Inggris, kata dia, tidak bisa lagi menjadi bahasa kerja ketiga dari UE.
Pada hari Kamis 23 Juni 2016 Inggris menggelar referendum bersejarah. Kemudian pada hari Jumat, hasil referendum diketahui bahwa mayoritas rakyat Inggris memilih negaranya untuk keluar dari keanggotaan UE.
Selama Inggris bergabung dengan aliansi 28 negara itu, bahasa Inggris telah menjadi bahasa resmi UE di semua bidang, termasuk bisnis.
“Bahasa Inggris tidak memiliki legitimasi di Brussels #Brexit," tulis Menard di Twitter, yang dikutip IB Times, Selasa (28/6/2016).
Lebih lanjut, dia berkomentar bahwa bahasa Gaelic lebih relevan digunakan. “Gaelic Irlandia, bahasa nasional pertama. Bahasa Inggris adalah bahasa kedua dari sudut pandang konstitusional,” lanjut tweet pejabat Prancis itu.
Tidak seperti kebanyakan negara-negara Uni Eropa lainnya, Prancis memiliki masalah terkait penggunaan bahasa Inggris. Pada tahun 1994 pengiklan Prancis terpaksa hanya menggunakan bahasa nasional mereka dalam upaya untuk membendung masuknya kata-kata bahasa Inggris.
(mas)
