AS Serukan Myanmar Akhiri Pelanggaran Terhadap Rohingya
Jum'at, 15 April 2016 - 22:48 WIB
AS Serukan Myanmar Akhiri Pelanggaran Terhadap Rohingya
A
A
A
WASHINGTON - Komisi pemerintah Amerika Serikat (AS) yang memantau kebebasan beragama internasional (USCIRF) meminta pemerintah baru Myanmar untuk mengakhiri kebijakan diskriminasi terhadap kelompok minoritas Muslim Rohingya.
USCIRF mengatakan, Myanmar perlu untuk bertindak guna melindungi kebebasan beragama dan mengakhiri diskriminasi terhadap kelompok minoritas.
"Salah satu langkah tersebut adalah pemerintah Myanmar secara radikal mengubah kebijakan diskriminasi dan praktek di negara bagian Rakhine, yang telah merugikan anggota masyarakat etnis yang tinggal di sana, terutama Muslim Rohingya," bunyi pernyataan USCIRF dikutip dari Reuters, Jumat (15/4/2016).
USCIRF meminta pemerintah Myanmar untuk tidak lagi memberlakukan hukum diskriminasi terhadap etnis dan agama minoritas, termasuk Kristen, Rohingya dan Muslim lainnya.
Mereka juga meminta pemerintah Myanmar untuk meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, meningkatkan akses ke bantuan kemanusiaan untuk pengungsi agama dan etnis minoritas. Mereka juga meminta Myanmar untuk mengundang Pelapor Khusus PBB tentang Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan untuk berkunjung.
Rohingya selama ini mendapat perlakuan diskriminasi di Myanmar. Mereka dianggap sebagai imigran ilegal dari Bangladesh dan hidup nomaden serta mendapat perlakuan seperti politik apartheid.
USCIRF mengatakan, Myanmar perlu untuk bertindak guna melindungi kebebasan beragama dan mengakhiri diskriminasi terhadap kelompok minoritas.
"Salah satu langkah tersebut adalah pemerintah Myanmar secara radikal mengubah kebijakan diskriminasi dan praktek di negara bagian Rakhine, yang telah merugikan anggota masyarakat etnis yang tinggal di sana, terutama Muslim Rohingya," bunyi pernyataan USCIRF dikutip dari Reuters, Jumat (15/4/2016).
USCIRF meminta pemerintah Myanmar untuk tidak lagi memberlakukan hukum diskriminasi terhadap etnis dan agama minoritas, termasuk Kristen, Rohingya dan Muslim lainnya.
Mereka juga meminta pemerintah Myanmar untuk meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, meningkatkan akses ke bantuan kemanusiaan untuk pengungsi agama dan etnis minoritas. Mereka juga meminta Myanmar untuk mengundang Pelapor Khusus PBB tentang Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan untuk berkunjung.
Rohingya selama ini mendapat perlakuan diskriminasi di Myanmar. Mereka dianggap sebagai imigran ilegal dari Bangladesh dan hidup nomaden serta mendapat perlakuan seperti politik apartheid.
(ian)
