Parlemen Myanmar Sepakat Tunjuk Suu Kyi Sebagai Konselor
Selasa, 05 April 2016 - 23:11 WIB
Parlemen Myanmar Sepakat Tunjuk Suu Kyi Sebagai Konselor
A
A
A
NAYPYITAW - Parlemen Myanmar sepakat meloloskan RUU yang memberikan tokoh demokrasi negara itu, Aung San Suu Kyi, posisi yang perannya sama dengan layaknya seorang Perdana Menteri.
Majelis Rendah parlemen Myanmar menyetujui RUU untuk membuat jabatan Konselor Negara bagi Aung San Suu Kyi. RUU itu kini hanya membutuhkan persetujuan Presiden Myanmar untuk menjadi undang-undang, seperti dikutip dari BBC, Selasa (5/4/2016).
Meski begitu, pengesahan RUU ini mendapat tentangan dari kubu militer yang menguasai seperempat kursi parlemen. Mereka memboikot pemungutan suara karena menilai RUU tersebut inkonstitusional.
Seperti diketahui, partai bentukan Aung San Suu Kyi yaitu Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) berhasil memenangkan pemilu Myanmar. Namun, berdasarkan klausul 59 (f) dari konstitusi Burma melarang Suu Kyi menjadi Presiden karena bersuamikan warga negara Inggris. Kedua anak Suu Kyi pun memegang paspor Inggris.
Klausul ini secara luas dianggap menghalangi Suu Kyi menjadi presiden di negara itu. Namun, pihak militer menilai, menempatkan Suu Kyi sebagai Konselor akan membuatnya terhindar dari ketentuan konstitusi junta militer Myanmar tersebut.
(Baca juga: Partai Berkuasa dan Militer Bersitegang Soal Posisi Suu Kyi)
Majelis Rendah parlemen Myanmar menyetujui RUU untuk membuat jabatan Konselor Negara bagi Aung San Suu Kyi. RUU itu kini hanya membutuhkan persetujuan Presiden Myanmar untuk menjadi undang-undang, seperti dikutip dari BBC, Selasa (5/4/2016).
Meski begitu, pengesahan RUU ini mendapat tentangan dari kubu militer yang menguasai seperempat kursi parlemen. Mereka memboikot pemungutan suara karena menilai RUU tersebut inkonstitusional.
Seperti diketahui, partai bentukan Aung San Suu Kyi yaitu Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) berhasil memenangkan pemilu Myanmar. Namun, berdasarkan klausul 59 (f) dari konstitusi Burma melarang Suu Kyi menjadi Presiden karena bersuamikan warga negara Inggris. Kedua anak Suu Kyi pun memegang paspor Inggris.
Klausul ini secara luas dianggap menghalangi Suu Kyi menjadi presiden di negara itu. Namun, pihak militer menilai, menempatkan Suu Kyi sebagai Konselor akan membuatnya terhindar dari ketentuan konstitusi junta militer Myanmar tersebut.
(Baca juga: Partai Berkuasa dan Militer Bersitegang Soal Posisi Suu Kyi)
(ian)
