Presiden Armenia Tuntut Pembaruan Perjanjian Gencatan Senjata
Senin, 04 April 2016 - 22:49 WIB
Presiden Armenia Tuntut Pembaruan Perjanjian Gencatan Senjata
A
A
A
YEREVAN - Presiden Armenia, Serzh Sargsyan mengatakan, Armenia dan milisi Nagorno-Karabakh mendukung diberlakukannya gencatan senjata di wilayah yang berbatasan dengan Azerbaijan.
"Armenia dan milisi Nargorno-Karabakh mendukung gencatan senjata militer dan memperbarui rezim gencatan senjata yang disahkan pada tahun 1994, serta kembalinya semua unit militer ke posisi asli mereka sebelum tanggal 1 April 2016," bunyi pernyataan pers Sargsyan seperti dikutip dari laman Sputnik, Senin (4/4/2016).
Sargsyan menambahkan, Azerbaijan harus mengadakan dialog secara langsung dengan pihak berwenang di republik de facto dari Nagorno-Karabakh. Pernyataan itu dikeluarkan dalam pertemuan dengan duta besar Organisasi Keamanan dan Kerjasama Eropa.
"Azerbaijan harus memulai negosiasi langsung dengan pihak berwenang di Karabakh, apakah mereka suka atau tidak. Saya percaya bahwa setiap kasus pelanggaran gencatan senjata harus menjadi objek studi terperinci dan penilaian, karena ini adalah jaminan dari proses negosiasi yang efektif," tutur Sargsyan.
Konflik di Nagorno-Karabakh dimulai pada tahun 1988, ketika daerah otonom yang didominasi warga Armenia berusaha untuk memisahkan diri dari Azerbaijan yang kala itu masih menjadi bagian dari Uni Soviet. Azerbaijan kemudian memproklamasikan kemerdekaannya setelah Uni Soviet runtuh pada tahun 1991. Pada bulan September 2015, konflik meningkat, dimana kedua sisi saling menyalahkan karena melanggar gencatan senjata.
"Armenia dan milisi Nargorno-Karabakh mendukung gencatan senjata militer dan memperbarui rezim gencatan senjata yang disahkan pada tahun 1994, serta kembalinya semua unit militer ke posisi asli mereka sebelum tanggal 1 April 2016," bunyi pernyataan pers Sargsyan seperti dikutip dari laman Sputnik, Senin (4/4/2016).
Sargsyan menambahkan, Azerbaijan harus mengadakan dialog secara langsung dengan pihak berwenang di republik de facto dari Nagorno-Karabakh. Pernyataan itu dikeluarkan dalam pertemuan dengan duta besar Organisasi Keamanan dan Kerjasama Eropa.
"Azerbaijan harus memulai negosiasi langsung dengan pihak berwenang di Karabakh, apakah mereka suka atau tidak. Saya percaya bahwa setiap kasus pelanggaran gencatan senjata harus menjadi objek studi terperinci dan penilaian, karena ini adalah jaminan dari proses negosiasi yang efektif," tutur Sargsyan.
Konflik di Nagorno-Karabakh dimulai pada tahun 1988, ketika daerah otonom yang didominasi warga Armenia berusaha untuk memisahkan diri dari Azerbaijan yang kala itu masih menjadi bagian dari Uni Soviet. Azerbaijan kemudian memproklamasikan kemerdekaannya setelah Uni Soviet runtuh pada tahun 1991. Pada bulan September 2015, konflik meningkat, dimana kedua sisi saling menyalahkan karena melanggar gencatan senjata.
(ian)
