Sudan Buka Pintu Perbatasan dengan Sudan Selatan
Kamis, 28 Januari 2016 - 21:11 WIB
Sudan Buka Pintu Perbatasan dengan Sudan Selatan
A
A
A
KHARTOUM - Presiden Sudan, Omar Hassan al-Bashir, memerintahkan pembukaan perbatasan negaranya dengan Sudah Selatan. Ini adalah pertama kalinya sejak pemisahan keduanya pada 2011 lalu. Peristiwa monumental ini membuka jalan bagi hubungan ekonomi yang lebih baik bagi kedua negara.
"Presiden Omar al-Bashir hari ini mengeluarkan keputusan yang memerintahkan pembukaan perbatasan dengan negara bagian Sudan Selatan. Presiden juga memerintahkan pihak berwenang untuk melaksanakan keputusan ini di lapangan," begitu laporan kantor berita negara Sudan, SUNA, seperti dikutip dari Reuters, Kamis (28/1/2016).
Keputusan Sudan ini pun disambut baik oleh Sudan Selatan. Juru bicara pemerintah Sudan Selatan, Michael Makuei mengatakan, pembukaan kembali perbatasan akan meningkatkan hubungan ekonomi.
"Ini adalah langkah positif dalam arah yang benar karena ini adalah apa yang akan mengarah pada normalisasi hubungan kita dengan Sudan," katanya kepada Reuters.
Hubungan kedua negara tegang sejak 2011 lalu, saat mereka gagal menyepakati perbatasan dan status beberapa daerah yang diklaim oleh keduanya. Kedua negara menuduh satu sama lain membantu kelompok pemberontak bersenjata yang melawan pemerintah masing-masing.
"Presiden Omar al-Bashir hari ini mengeluarkan keputusan yang memerintahkan pembukaan perbatasan dengan negara bagian Sudan Selatan. Presiden juga memerintahkan pihak berwenang untuk melaksanakan keputusan ini di lapangan," begitu laporan kantor berita negara Sudan, SUNA, seperti dikutip dari Reuters, Kamis (28/1/2016).
Keputusan Sudan ini pun disambut baik oleh Sudan Selatan. Juru bicara pemerintah Sudan Selatan, Michael Makuei mengatakan, pembukaan kembali perbatasan akan meningkatkan hubungan ekonomi.
"Ini adalah langkah positif dalam arah yang benar karena ini adalah apa yang akan mengarah pada normalisasi hubungan kita dengan Sudan," katanya kepada Reuters.
Hubungan kedua negara tegang sejak 2011 lalu, saat mereka gagal menyepakati perbatasan dan status beberapa daerah yang diklaim oleh keduanya. Kedua negara menuduh satu sama lain membantu kelompok pemberontak bersenjata yang melawan pemerintah masing-masing.
(ian)
