DK PBB Dukung Rencana Perdamaian Suriah
Sabtu, 19 Desember 2015 - 13:17 WIB
DK PBB Dukung Rencana Perdamaian Suriah
A
A
A
NEW YORK - Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat menyetujui resolusi yang mendukung proses perdamaian di Suriah. Resolusi ini mendukung perundingan antara pemerintah Suriah dan kelompok oposisi. Perundingan ini akan dilakukan pada awal Januari mendatang.
Selain itu, resolusi juga menghendaki dilakukannya gecatan senjata dan menuntut semua pihak untuk menghentikan serangan
terhadap warga sipil. Meski mendukung rencana perdamaian Suriah dengan suara bulat, namun perbedaan masih terjadi menyangkut masa depan Presiden Suriah Bashar al-Assad. Resolusi DK PBB sendiri tidak mencantumkan masa depan Assad.
Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Prancis menginginkan Assad untuk lengser. Sedangkan Rusia dan China menentang hal itu sebagai prasyarat dilakukannya pembicaraan damai, seperti dikutip dari BBC, Sabtu (19/12/2015).
Selain itu, perbedaan pendapat juga terjadi terkait definisi mengenai kelompok bersenjata yang akan mendapat pengampunan saat gencatan senjata. Salah satu poin penting sejauh ini terkait kelompok pemberontak yang dianggap sebagai kelompok teroris.
Hal ini akan berdampak tidak diikutsertakannya mereka dalam setiap pembicaraan damai dan gencatan senjata.
Selain itu, resolusi juga menghendaki dilakukannya gecatan senjata dan menuntut semua pihak untuk menghentikan serangan
terhadap warga sipil. Meski mendukung rencana perdamaian Suriah dengan suara bulat, namun perbedaan masih terjadi menyangkut masa depan Presiden Suriah Bashar al-Assad. Resolusi DK PBB sendiri tidak mencantumkan masa depan Assad.
Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Prancis menginginkan Assad untuk lengser. Sedangkan Rusia dan China menentang hal itu sebagai prasyarat dilakukannya pembicaraan damai, seperti dikutip dari BBC, Sabtu (19/12/2015).
Selain itu, perbedaan pendapat juga terjadi terkait definisi mengenai kelompok bersenjata yang akan mendapat pengampunan saat gencatan senjata. Salah satu poin penting sejauh ini terkait kelompok pemberontak yang dianggap sebagai kelompok teroris.
Hal ini akan berdampak tidak diikutsertakannya mereka dalam setiap pembicaraan damai dan gencatan senjata.
(ian)
