Sebut Berita Fiktif, Kemlu Bantah Pertemuan Jokowi & Obama Pakai Broker
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia, menyesalkan artikel berita yang berjudul ”Menunggu di Lobi Gedung Putih” yang menyebut pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Barack Obama menggunakan jasa broker. Kemlu menyebut sebagian artikel itu fiktif.
“Isu yang diangkat sangat tidak akurat, tidak berdasar dan sebagian mendekati ke arah fiktif,” kata pihak Kemlu dalam pernyataan tertulis yang diterima Sindonews, Sabtu (7/11/2015).
Kunjungan Presiden Jokowi ke AS, lanjut Kemlu, adalah atas undangan Presiden Obama yang disampaikan langsung pada saat pertemuan bilateral di sela-sela KTT APEC 2014 di Beijing pada 10 November 2014. Undangan itu kemudian ditindaklanjuti dengan undangan tertulis yang disampaikan melalui saluran diplomatik.
“Jadwal Presiden Jokowi serta perhatian beliau akan berbagai isu penting dan mendesak mengakibatkan undangan ini baru dapat dipenuhi pada tanggal 25-27 Oktober 2015,” lanjut Kemlu.
Menurut Kemlu, sama halnya dengan persiapan kunjungan Presiden RI ke negara-negara lain, persiapan kunjungan ke AS tersebut dipimpin oleh Menteri Luar Negeri, berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga, parlemen, KBRI Washington D.C, Konsulat Jenderal RI di San Francisco, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, serta kalangan bisnis dan para pemangku kepentingan lainnya.
”Pemerintah RI tidak menggunakan jasa pelobi dalam mengatur dan mempersiapkan kunjungan Presiden ke AS. Kemlu juga tidak pernah mengeluarkan anggaran kementerian untuk jasa pelobi,” kata Kemlu.
“Namun memahami bahwa penggunaan jasa pelobi merupakan bagian nyata dari dunia politik di AS dan seringkali digunakan oleh pemangku kepentingan dan pemerintah negara-negara lain di dunia untuk memajukan kepentingan mereka di AS,” lanjut Kemlu.
Kemlu menyesalkan adanya tuduhantidak berdasar tentang adanya perselisihan antara Menteri Luar Negeri dan salah satu menteri lain pada saat persiapan kunjungan Presiden Jokowi ke AS. Tuduhan itu awalnya diembuskan Michael Buehler, dosen Ilmu Politik Asia Tenggara di School of Oriental and African Studies di London di situs New Mandala.
“Isu yang diangkat sangat tidak akurat, tidak berdasar dan sebagian mendekati ke arah fiktif,” kata pihak Kemlu dalam pernyataan tertulis yang diterima Sindonews, Sabtu (7/11/2015).
Kunjungan Presiden Jokowi ke AS, lanjut Kemlu, adalah atas undangan Presiden Obama yang disampaikan langsung pada saat pertemuan bilateral di sela-sela KTT APEC 2014 di Beijing pada 10 November 2014. Undangan itu kemudian ditindaklanjuti dengan undangan tertulis yang disampaikan melalui saluran diplomatik.
“Jadwal Presiden Jokowi serta perhatian beliau akan berbagai isu penting dan mendesak mengakibatkan undangan ini baru dapat dipenuhi pada tanggal 25-27 Oktober 2015,” lanjut Kemlu.
Menurut Kemlu, sama halnya dengan persiapan kunjungan Presiden RI ke negara-negara lain, persiapan kunjungan ke AS tersebut dipimpin oleh Menteri Luar Negeri, berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga, parlemen, KBRI Washington D.C, Konsulat Jenderal RI di San Francisco, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, serta kalangan bisnis dan para pemangku kepentingan lainnya.
”Pemerintah RI tidak menggunakan jasa pelobi dalam mengatur dan mempersiapkan kunjungan Presiden ke AS. Kemlu juga tidak pernah mengeluarkan anggaran kementerian untuk jasa pelobi,” kata Kemlu.
“Namun memahami bahwa penggunaan jasa pelobi merupakan bagian nyata dari dunia politik di AS dan seringkali digunakan oleh pemangku kepentingan dan pemerintah negara-negara lain di dunia untuk memajukan kepentingan mereka di AS,” lanjut Kemlu.
Kemlu menyesalkan adanya tuduhantidak berdasar tentang adanya perselisihan antara Menteri Luar Negeri dan salah satu menteri lain pada saat persiapan kunjungan Presiden Jokowi ke AS. Tuduhan itu awalnya diembuskan Michael Buehler, dosen Ilmu Politik Asia Tenggara di School of Oriental and African Studies di London di situs New Mandala.
(mas)