Terlibat Pornografi dan Narkoba, 5 Staf PBB Dipecat
Sabtu, 31 Oktober 2015 - 17:25 WIB
Terlibat Pornografi dan Narkoba, 5 Staf PBB Dipecat
A
A
A
WASHINGTON - Lima staf PBB harus menerima kenyataan pahit kehilangan pekerjaannya setelah ketahuan terlibat perbuatan asusila dan narkoba.
Dalam laporan internalnya, PBB menyatakan telah memecat 4 orang stafnya karena ditemukan link video pornografi anak-anak pada akun email kantornya. Mereka dipecat dengan dasar penyalahgunaan informasi dan komunikasi teknologi PBB.
Sedangkan seorang staf lainnya dipecat karena kedapatan membawa 173kg ganja di dalam kendaraan resmi PBB, seperti dikutip dari laman BBC, Sabtu (31/10/2015).
Menurut juru bicara PBB, Farhan Haq, setiap kasus tindak pidana yang melibatkan staf PBB akan dirujuk kepada pihak yang berwenang di negara anggota.
"Sementara PBB bisa dan akan menyerahkannya kepada negara anggota, kepada otoritas nasional bersangkutan yang mempunyai hak prerogatif untuk menentukan dilakukannya, jika ada, penyelidikan atau prosedur lainnya terhadap sang individu," tuturnya.
Dalam laporan PBB, kelima kasus tadi terjadi antara 1 Juli 2014 dan 30 Juni 2015. Meski begitu, dalam laporannya, PBB tidak memberikan informasi mengenai tuntutan pidana yang diajukan kepada mantan stafnya tersebut. Pun begitu dengan lokasi mereka ditempatkan atau mereka diberhentikan tidak disebutkan.
Dalam laporan internalnya, PBB menyatakan telah memecat 4 orang stafnya karena ditemukan link video pornografi anak-anak pada akun email kantornya. Mereka dipecat dengan dasar penyalahgunaan informasi dan komunikasi teknologi PBB.
Sedangkan seorang staf lainnya dipecat karena kedapatan membawa 173kg ganja di dalam kendaraan resmi PBB, seperti dikutip dari laman BBC, Sabtu (31/10/2015).
Menurut juru bicara PBB, Farhan Haq, setiap kasus tindak pidana yang melibatkan staf PBB akan dirujuk kepada pihak yang berwenang di negara anggota.
"Sementara PBB bisa dan akan menyerahkannya kepada negara anggota, kepada otoritas nasional bersangkutan yang mempunyai hak prerogatif untuk menentukan dilakukannya, jika ada, penyelidikan atau prosedur lainnya terhadap sang individu," tuturnya.
Dalam laporan PBB, kelima kasus tadi terjadi antara 1 Juli 2014 dan 30 Juni 2015. Meski begitu, dalam laporannya, PBB tidak memberikan informasi mengenai tuntutan pidana yang diajukan kepada mantan stafnya tersebut. Pun begitu dengan lokasi mereka ditempatkan atau mereka diberhentikan tidak disebutkan.
(ian)
