Parlemen Iran Tolak Inspeksi Negara Asing

TEHERAN - Sebuah komite parlemen Iran, yang didominasi oleh kelompok konservatif, menyatakan setuju dengan perjanjian nuklir Negeri Mullah itu dengan 6 negara terkuat di dunia. Meski begitu, mereka mengajukan syarat yaitu tidak ada inspeksi dari negara asing terhadap instalasi militer dan tidak ada pembatasan pada pengembangan program rudalnya.

Proposal yang disusun oleh komite parlemen Iran bakal menjadi regulasi jika nantinya disahkan oleh majelis perlemen dan disetujui oleh badan ulama seperti dikutip dari laman Reuters, Minggu (4/10/2015).

"Yang terpenting adalah melindungi rahasia militer, karenanya sangat penting untuk melarang kunjungan dari pihak asing ke instalasi militer dengan kedok pemeriksaan dan wawancara dengan para ilmuwan nuklir," bunyi laporan tersebut seperti diberitakan kantor berita Iran, FARS.

"Untuk menjamin keamanan negara, perhatian khusus harus diberikan kepada kemampuan rudal dan membantu negara-negara yang memerangi terorisme dan pemenuhan kebutuhan militer negara sahabat," demikian laporan tersebut.

Laporan itu juga meminta kepada pemerintah Iran untuk menghentikan tindakan yang membatasi program nuklir Iran di bawah perjanjian, jika masih ada sanksi yang diberlakukan kembali terhadap Iran.

Berdasarkan kesepakatan nuklir yang ditandatangani pada 14 Juli lalu, program nuklir Iran harus dibatasi secara ketat dengan imbalan bantuan eknomi. Iran juga harus memberikan informasi kepada IAEA tentang program nuklirnya di masa lalu. Hal ini diperlukan agar badan pengawas energi atom internasional itu bisa memberikan laporan pada akhir tahun.

Selain itu, Iran juga harus memberikan transfer teknologi rudal balistiknya selama delapan tahun ke depan dan tunduk pada persetujuan dari Dewan Keamanan PBB.