Iran : Presiden AS Mendatang Tak Bisa Batalkan Perjanjian

TEHERAN - Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Madjid Takht Ravanchi menyatakan, kesepakatan nuklir yang ditandatangani akhir bulan lalu adalah final, termasuk klausul yang melarang presiden setelah Barack Obama untuk menjatuhkan sanksi.

"Ada pasal dalam perjanjian yang mengharuskan pemerintah AS memberikan sanksi terus menerus dan ini berarti tidak akan ada perubahan setelah Obama lengser," ujar Takht Ravanchi seperti dikutip dari laman israelnationalnews, Minggu (9/8/2015).

Pernyataan Ravanchi ini secara tidak langsung membalas pernyataan calon presiden Amerika Serikat dari Partai Republik yang berkeinginan untuk membatalkan kesepakatan nuklir tersebut, jika ia kelak menjabat sebagai presiden AS.

Selain itu, pernyataan Ravanchi ini secara tidak langsung membuka sisi rahasia kesepakatan tersebut. Seperti diketahui, detail dari perjanjian nuklir tersebut tidak akan diungkap oleh Obama saat bertemu dengan Kongres AS. Antara lain ketentuan bahwa Iran akan memonitor situs nuklirnya sendiri secara rahasia, termasuk lokasi pengujian detonator nuklir.

Sebelumnya, salah seorang pejabat Teheran juga mengungkapkan hal yang sama. Ia mengatakan, AS dan negara-negara lain tidak mungkin membatalkan perjanjian, bahkan jika Kongres AS melakukan peninjauan kembali perjanjian tersebut.

Sebelumnya sudah ada dorongan di dalam Kongres AS untuk menolak perjanjian tersebut dan berusaha mencapai ketentuan 2/3 dari suara mutlak untuk menangkis hak veto Presiden Barack Obama. Baru-baru ini, seorang senator senior Partai Demokrat telah menentang kesepakatan tersebut.