Rugikan RI, Australia 4 Tahun Suap Penyelundup Manusia
Selasa, 16 Juni 2015 - 09:24 WIB
Rugikan RI, Australia 4 Tahun Suap Penyelundup Manusia
A
A
A
CANBERRA - Praktik suap untuk para penyelundup manusia agar membawa para pencari suaka ke wilayah Indonesia sudah dilakukan Australia dalam empat tahun terakhir. Praktik yang merugikan Indonesia itu sudah berlangsung sejak era pemerintahan Partai Buruh.
Media Australia mengutip sejumlah sumber menyatakan bahwa pembayaran atau suap oleh pihak Australia telah menjadi bagian dari taktik pemerintah negara itu secara berturut-turut. (Baca: Suap Penyelundup, Babak Baru 'Panas'-nya Hubungan RI-Australia)
Praktik suap pada para penyelundup manusia itu jadi polemik yang memanas hubungan Indonesia dan Austrlia setelah pada pekan lalu muncul laporan bahwa para pejabat Australia menyuap enam kru kapal penyelundup manusia masing-masing sebesar US$5 ribu. Mereka disuap agar membawa para 65 pencari suaka atau “manusia perahu” asal Bangladesh, Myanmar dan Sri Lanka ke wilayah Indonesia.
Salah satu mantan menteri imigrasi dari Partai Buruh mengakui praktik itu. Fairfax Media pada Selasa (16/6/2015), melaporkan para pejabat badan intelijen ikut melakukan praktik suap terhadap sindikat penyelundup manusia sejak 2010, yakni pada era pemerintahan Perdana Meneri Kevin Rudd.
Suap itu salah satunya untuk memperoleh informasi tentang operasi sindikat penyelundup manusi serta untuk mencegah mereka meluncurkan kapal pembawa “manusia perahu” ke wilayah Australia.
Juru bicara pihak imigrasi dari Partai Buruh, Richard Marles, menyebut kebocoran informasi itu telah melanggar aturan. ”Ini melanggar hukum bagi pemerintah atau oposisi karena membocorkan informasi keamanan atau informasi,” katanya.
Dia mengaku bingung dengan sikap Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop dan Menteri Imigrasi Peter Dutton yang menolak laporan praktik suap yang dilakukan pejabat Australia. Penolakan dua pejabat tinggi Australia itu mengikuti sikap Perdana Menteri Tony Abbott yang menolak merespons tuntutan Indonesia untuk menjelaskan praktik suap itu.
”Minggu lalu tuduhan muncul bahwa para penyelundup dibayar oleh para pejabat Australia. Hal ini dengan tegas ditolak oleh Menteri Imigrasi dan Menteri Luar Negeri,” katanya. ”Penolakan ini telah berselisih dengan komentar dari Perdana Menteri (Tony Abbott),” katanya lagi.
”Kekacauan ini berisiko menciptakan faktor baru yang berbahaya,” imbuh dia. Marles melanjutkan, bahwa pihak pemerintah era Partai Buruh tidak akan membayar para penyelundup manusia.
Kemarin, Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, kaget dengan jawaban Menlu Bishop yang seolah mengalihkan isu. Menlu Retno semula hanya minta konfirmasi Australia soal laporan suap pada para penyelundup manusia. Tapi, Bishop justru mengalihkan isu dengan menyalahkan Indonesia yang dia anggap tidak bisa menjaga wilayah perbatasan dari para sindikat penyelundup manusia. (Baca: Menlu RI: Australia Harusnya Tak Mengalihkan Isu)
Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla, juga minta laporan suap itu dikonfirmasi untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Menurut Kalla, jika laporan suap itu benar, maka Australia sudah bersikap tidak baik untuk menjaga hubungan antar-negara. (Baca juga: Suap Australia ke Penyelundup Manusia, Wapres JK: Cari Faktanya)
Media Australia mengutip sejumlah sumber menyatakan bahwa pembayaran atau suap oleh pihak Australia telah menjadi bagian dari taktik pemerintah negara itu secara berturut-turut. (Baca: Suap Penyelundup, Babak Baru 'Panas'-nya Hubungan RI-Australia)
Praktik suap pada para penyelundup manusia itu jadi polemik yang memanas hubungan Indonesia dan Austrlia setelah pada pekan lalu muncul laporan bahwa para pejabat Australia menyuap enam kru kapal penyelundup manusia masing-masing sebesar US$5 ribu. Mereka disuap agar membawa para 65 pencari suaka atau “manusia perahu” asal Bangladesh, Myanmar dan Sri Lanka ke wilayah Indonesia.
Salah satu mantan menteri imigrasi dari Partai Buruh mengakui praktik itu. Fairfax Media pada Selasa (16/6/2015), melaporkan para pejabat badan intelijen ikut melakukan praktik suap terhadap sindikat penyelundup manusia sejak 2010, yakni pada era pemerintahan Perdana Meneri Kevin Rudd.
Suap itu salah satunya untuk memperoleh informasi tentang operasi sindikat penyelundup manusi serta untuk mencegah mereka meluncurkan kapal pembawa “manusia perahu” ke wilayah Australia.
Juru bicara pihak imigrasi dari Partai Buruh, Richard Marles, menyebut kebocoran informasi itu telah melanggar aturan. ”Ini melanggar hukum bagi pemerintah atau oposisi karena membocorkan informasi keamanan atau informasi,” katanya.
Dia mengaku bingung dengan sikap Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop dan Menteri Imigrasi Peter Dutton yang menolak laporan praktik suap yang dilakukan pejabat Australia. Penolakan dua pejabat tinggi Australia itu mengikuti sikap Perdana Menteri Tony Abbott yang menolak merespons tuntutan Indonesia untuk menjelaskan praktik suap itu.
”Minggu lalu tuduhan muncul bahwa para penyelundup dibayar oleh para pejabat Australia. Hal ini dengan tegas ditolak oleh Menteri Imigrasi dan Menteri Luar Negeri,” katanya. ”Penolakan ini telah berselisih dengan komentar dari Perdana Menteri (Tony Abbott),” katanya lagi.
”Kekacauan ini berisiko menciptakan faktor baru yang berbahaya,” imbuh dia. Marles melanjutkan, bahwa pihak pemerintah era Partai Buruh tidak akan membayar para penyelundup manusia.
Kemarin, Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, kaget dengan jawaban Menlu Bishop yang seolah mengalihkan isu. Menlu Retno semula hanya minta konfirmasi Australia soal laporan suap pada para penyelundup manusia. Tapi, Bishop justru mengalihkan isu dengan menyalahkan Indonesia yang dia anggap tidak bisa menjaga wilayah perbatasan dari para sindikat penyelundup manusia. (Baca: Menlu RI: Australia Harusnya Tak Mengalihkan Isu)
Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla, juga minta laporan suap itu dikonfirmasi untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Menurut Kalla, jika laporan suap itu benar, maka Australia sudah bersikap tidak baik untuk menjaga hubungan antar-negara. (Baca juga: Suap Australia ke Penyelundup Manusia, Wapres JK: Cari Faktanya)
(mas)
