Suap Penyelundup, Babak Baru 'Panas'-nya Hubungan RI-Australia
Senin, 15 Juni 2015 - 11:14 WIB
Suap Penyelundup, Babak Baru 'Panas'-nya Hubungan RI-Australia
A
A
A
CANBERRA - Laporan suap pejabat Australia pada para penyelundup manusia agar membawa para pencari suaka ke wilayah Indonesia telah memicu “perang pernyataan diplomatik”. Laporan suap itu juga menjadi babak baru “panas”-nya hubungan Indonesia dan Australia yang mulai membaik usai eksekusi gembong narkoba dua Bali Nine.
Di Australia sendiri, kubu oposisi mendukung Indonesia agar Perdana Menteri Tony Abbott menjelaskan soal laporan suap itu. Laporan itu menyebut seorang pejabat Australia menyuap para penyelundup manusia masing-masing US$5 ribu agar membawa 65 pencari suaka ke wilayah Indonesia.
Salah satu politisi oposisi yang juga senator Australia, Glenn Lazarus, mengatakan, PM Abbott harus mengundurkan diri jika laporan suap itu benar. (Baca juga: Pejabat Australia yang Nyuap, RI yang Disalahkan)
Juru bicara oposisi dari Partai Buruh, Richard Marles, pada Senin (15/6/2015), menyerukan penyelidikan atas laporan suap tersebut. ”Jika ini terjadi, ada pertanyaan serius tentang dasar hukum atas hal itu,” kata Marles, seperti dikutip Reuters.
Menurutnya, tuduhan suap itu sudah “melelahkan” hubungan Australia dan tetangganya, Indonesia, yang sebenarnya sudah mulai membaik setelah sempat memanas akibat eksekusi dua gembong narkoba Bali Nine asal Australia, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran.
PM Australia, Tony Abbott, telah menolak merepons tuntutan Indonesia agar menjelaskan soal laporan suap pejabat Australia pada para penyelundup manusia. Sebaliknya, Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop justru menyalahkan Indonesia dalam masalah ini. ( Baca:Abbott Tak Sudi Merespons RI soal Suap Penyelundup Manusia)
Bishop menyalahkan Indonesia yang ia anggap tidak bisa mengamankan wilayah perbatasannya dari aksi para penyelundup manusia.
”Cara terbaik untuk Indonesia adalah untuk menyelesaikan masalah itu dengan melakukan Operation Sovereign Borders untuk menegakkan kedaulatan atas perbatasannya,” ujar Bishop.
”Operation Sovereign Borders diperlukan karena kapal Indonesia dengan kru Indonesia meninggalkan wilayah Indonesia, dengan maksud untuk melanggar kedaulatan kami, memfasilitasi para sindikat penyelundup manusia secara ilegal,” ujar Bishop yang menyalahkan Indonesia atas masuknya para penyelundup manusia.
Di Australia sendiri, kubu oposisi mendukung Indonesia agar Perdana Menteri Tony Abbott menjelaskan soal laporan suap itu. Laporan itu menyebut seorang pejabat Australia menyuap para penyelundup manusia masing-masing US$5 ribu agar membawa 65 pencari suaka ke wilayah Indonesia.
Salah satu politisi oposisi yang juga senator Australia, Glenn Lazarus, mengatakan, PM Abbott harus mengundurkan diri jika laporan suap itu benar. (Baca juga: Pejabat Australia yang Nyuap, RI yang Disalahkan)
Juru bicara oposisi dari Partai Buruh, Richard Marles, pada Senin (15/6/2015), menyerukan penyelidikan atas laporan suap tersebut. ”Jika ini terjadi, ada pertanyaan serius tentang dasar hukum atas hal itu,” kata Marles, seperti dikutip Reuters.
Menurutnya, tuduhan suap itu sudah “melelahkan” hubungan Australia dan tetangganya, Indonesia, yang sebenarnya sudah mulai membaik setelah sempat memanas akibat eksekusi dua gembong narkoba Bali Nine asal Australia, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran.
PM Australia, Tony Abbott, telah menolak merepons tuntutan Indonesia agar menjelaskan soal laporan suap pejabat Australia pada para penyelundup manusia. Sebaliknya, Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop justru menyalahkan Indonesia dalam masalah ini. ( Baca:Abbott Tak Sudi Merespons RI soal Suap Penyelundup Manusia)
Bishop menyalahkan Indonesia yang ia anggap tidak bisa mengamankan wilayah perbatasannya dari aksi para penyelundup manusia.
”Cara terbaik untuk Indonesia adalah untuk menyelesaikan masalah itu dengan melakukan Operation Sovereign Borders untuk menegakkan kedaulatan atas perbatasannya,” ujar Bishop.
”Operation Sovereign Borders diperlukan karena kapal Indonesia dengan kru Indonesia meninggalkan wilayah Indonesia, dengan maksud untuk melanggar kedaulatan kami, memfasilitasi para sindikat penyelundup manusia secara ilegal,” ujar Bishop yang menyalahkan Indonesia atas masuknya para penyelundup manusia.
(mas)
