Rusia Menghukum Prancis ketimbang Ambil Kapal Perang Mistral
Rabu, 27 Mei 2015 - 12:49 WIB
Rusia Menghukum Prancis ketimbang Ambil Kapal Perang Mistral
A
A
A
MOSKOW - Rusia akhirnya memutuskan untuk tidak mengambil kapal perang Mistral yang telah dibeli dari Prancis. Rusia memilih “menghukum” Prancis dengan menjatuhkan denda mahal karena kapal itu tidak juga dikirim sesuai kontrak yang disepakati.
”Rusia tidak akan mengambil (kapal Mistral) mereka. Itu fakta. Hanya ada diskusi tunggal yang berlangsung saat ini soaljumlah uang yang harus dikembalikan ke Rusia,” kata Wakil Ketua Komisi Industri Militer Rusia, Oleg Bochkarev, kepada RBC.
“Negosiasi telah dialihkan ke denda komersial, dan itu upaya besar yang dilakukan hari ini bagi Rusia,” lanjut Bochkarev.
Prancis dilaporkan telah menawarkan € 748 juta atau sekitar Rp10, 7 triliun sebagai kompensasi atas gagalnya pengiriman kapal perang Mistral ke Rusia. Tapi, Moskow menolak tawaran itu dan menyebutnya sebagai tawaran “menggelikan”.
Bochkarev tidak menyebutkan berapa nominal denda yang dijatukan pada Prancis atas pelanggaran kesepakatan jual beli kapal perang Mistral. Pejabat itu menegaskan bahwa Rusia akan membangun sendiri kapal perang yang difungsikan untuk mengangkut helikopter tempur itu.
”Kami merencanakan untuk memiliki kapal tersebut, sudah ada di atas gambar,” ujar Bochkarev yang menekankan, bahwa kapal perang yang dibangun Rusia berbeda kelasnya dengan kapal Mistral Prancis. ”Tidak ada gunanya meniru Mistral,” imbuh dia, yang dikutip dari Russia Today, Rabu (27/5/2015).
Rusia dan Prancis sejatinya telah menandatangani kontrak jual beli dua kapal Mistral senilai €1,1 miliar pada tahun 2011. Berdasarkan kesepakatan itu, Rusia seharusnya menerima kapal Mistral pertama untuk ditempatkan di Vladivostok pada bulan Oktober 2014, dan kapal Mistral kedua untuk ditempatkan di Sevastopol, pada 2015.
Tapi keputusan Prancis berubah. Prancis menunda untuk mengirim dua kapal Mistral yang dibeli Rusia setelah ditekan Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa. Tekanan itu muncul setelah AS dan Uni Eropa menjatuhkan sanksi pada Rusia yang menganeksasi Crimea dari Ukraina.
Prancis sendiri bingung, karena di satu sisi sudah terikat kontrak dengan Rusia, namun di sisi lain merupakan anggota Uni Eropa yang kebijakannya harus sejalan.
”Rusia tidak akan mengambil (kapal Mistral) mereka. Itu fakta. Hanya ada diskusi tunggal yang berlangsung saat ini soaljumlah uang yang harus dikembalikan ke Rusia,” kata Wakil Ketua Komisi Industri Militer Rusia, Oleg Bochkarev, kepada RBC.
“Negosiasi telah dialihkan ke denda komersial, dan itu upaya besar yang dilakukan hari ini bagi Rusia,” lanjut Bochkarev.
Prancis dilaporkan telah menawarkan € 748 juta atau sekitar Rp10, 7 triliun sebagai kompensasi atas gagalnya pengiriman kapal perang Mistral ke Rusia. Tapi, Moskow menolak tawaran itu dan menyebutnya sebagai tawaran “menggelikan”.
Bochkarev tidak menyebutkan berapa nominal denda yang dijatukan pada Prancis atas pelanggaran kesepakatan jual beli kapal perang Mistral. Pejabat itu menegaskan bahwa Rusia akan membangun sendiri kapal perang yang difungsikan untuk mengangkut helikopter tempur itu.
”Kami merencanakan untuk memiliki kapal tersebut, sudah ada di atas gambar,” ujar Bochkarev yang menekankan, bahwa kapal perang yang dibangun Rusia berbeda kelasnya dengan kapal Mistral Prancis. ”Tidak ada gunanya meniru Mistral,” imbuh dia, yang dikutip dari Russia Today, Rabu (27/5/2015).
Rusia dan Prancis sejatinya telah menandatangani kontrak jual beli dua kapal Mistral senilai €1,1 miliar pada tahun 2011. Berdasarkan kesepakatan itu, Rusia seharusnya menerima kapal Mistral pertama untuk ditempatkan di Vladivostok pada bulan Oktober 2014, dan kapal Mistral kedua untuk ditempatkan di Sevastopol, pada 2015.
Tapi keputusan Prancis berubah. Prancis menunda untuk mengirim dua kapal Mistral yang dibeli Rusia setelah ditekan Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa. Tekanan itu muncul setelah AS dan Uni Eropa menjatuhkan sanksi pada Rusia yang menganeksasi Crimea dari Ukraina.
Prancis sendiri bingung, karena di satu sisi sudah terikat kontrak dengan Rusia, namun di sisi lain merupakan anggota Uni Eropa yang kebijakannya harus sejalan.
(mas)
