Marah, Ankara Sebut Pelajaran Demokrasi AS Tak Diterima di Turki

ANKARA - Pemerintah Turki marah setelah Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Ankara mengkritik pemecatan 28 walikota terpilih di Turki tenggara karena dicurigai mendanai militan Kudri. Ankara menekan AS agar menghormati kedaulatannya dan menyebut “pelajaran demokrasi” AS tak bisa diterima di Turki.

Kemarahan Turki ini disampaikan Perdana Menteri Binali Yildirim. Menurutnya, Turki tak bisa terima disalahkan oleh Keduataan Besar di Ankara karena memecat 28 walikota terpilih.

Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, menegaskan bahwa Duta Besar AS bukan gubernur di Turki.

Pada hari Minggu lalu, Kedutaan Besar AS di Turki mengeluarkan pernyataan keprihatinan atas langkah Pemerintah Presiden Tayyip Erdogan yang memecat 28 walikota terpilih sehingga memicu demontrasi besar-besaran di Suruc, Batman dan Hakkari, yang dibubarkan paksa oleh polisi Turki.

Baca:
Turki Pecat 28 Walikota Terpilih karena Dicurigai Danai Militan Kurdi

Para pengunjuk rasa turun ke jalan untuk melampiaskan kemarahan mereka atas pemecatan 28 walikota terpilih di wilayah Turki tenggara yang didominasi warga etnis Kurdi.

“Pemerintah AS mendukung hak Turki untuk mempertahankan diri, juga mendesak (Turki) menghormati proses peradilan dan hak-hak individu, termasuk hak mengekspresikan politik dengan damai,” bunyi pernyataan Kedubes AS di Turki.

Namun, komentar Kedubes AS itu menyebabkan kemarahan di Ankara. ”Fakta bahwa beberapa pihak sekarang berusaha untuk memberikan Turki pelajaran demokrasi (AS) yang tidak pernah diterima,” kata kata Perdana Menteri Binali Yildirim kemarin seperti dikutip dari Hurriyet Daily News, Kamis (15/9/2016).

Yildirim bersikeras bahwa semua walikota yang dipecat pada 11 September 2016 lalu telah memberikan dukungan kepada PKK, sebuah organisasi Kurdi yang dianggap teroris oleh Turki.

”Pernyataan yang dibuat oleh seorang duta besar (AS) kemarin membuat kami sedih. Kami melihatnya sebagai sebuah intervensi dalam urusan dalam negeri Turki dan evaluasi tersebut tidak dapat diterima,” ujar Menteri Dalam Negeri Turki, Suleyman Soylu .