Buntut Kudeta, Erdogan Ingin Militer di Bawah Kendali Presiden

ANKARA - Seorang pejabat parlemen Turki mengatakan Presiden Tayyep Erdogan menginginkan angkatan bersenjata dan badan intelijen nasional berada di bawah kendali presiden. Hal ini sebagai buntut dari kudeta berdarah yang gagal pada 15 Juli lalu.

Keinginan ini datang setelah Erdogan melakukan pertemuan dengan Dewan Militer Turki yang dipimpin oleh Perdana Menteri Binali Yildirim dan pemecatan terhadap hampir 1.700 personel militer atas keterlibatan mereka dalam kudeta.

Terkait hal ini, media Turki menurunkan laporan, perubahan ini membutuhkan amandemen konstitusi sehingga partai pendukung Erdogan, AKP, akan membutuhkan dukungan dari partai-partai oposisi di parlemen.

"Presiden mengatakan bahwa ia akan membicarakan dengan pihak oposisi rencana menjadikan pemimpin militer dan MIT (badan intelijen Turki) di bawah kendali presiden," kata pejabat parlemen itu seperti dikutip dari Reuters, Jumat (29/7/2016).

Menempatkan kepala staf militer dan MIT dibawah arahan presiden secara keseluruhan akan sejalan dengan usaha Erdogan untuk menggolkan konstitusi baru yang memusatkan kekuasaan kepada presiden, sebagai pihak eksekutif.

Pemerintah Turki melakukan operasi pembersihan besar-besaran pasca kudeta yang gagal. Pembersihan ini menyentuk sejumlah lini, mulai dari militer hingga pendidikan. Pemerintah Turki menyalahkan ulama sekaligus tokok oposisi, Fethullah Gulen, atas kudeta tersebut. Namun Gulen, yang berada di pengasingannya di Amerika Serikat (AS), membantah terlibat dalam kudeta tersebut.