Rusia: Akhir Konflik Ukraina Hanya setelah Tujuan Moskow Tercapai

NEW YORK - Konflik Ukraina dapat diselesaikan melalui cara diplomatik atau militer, tetapi hanya setelah Moskow mencapai tujuannya.

Perwakilan Tetap Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia mengatakan hal itu pada Jumat (13/1/2023).

Berbicara pada pengarahan di Dewan Keamanan PBB, utusan tersebut mengomentari kemungkinan jalan untuk mengakhiri permusuhan antara kedua belah pihak.

“Peluang untuk menyelesaikan konflik hanya akan muncul dengan sendirinya setelah Ukraina berhenti menjadi ancaman bagi Rusia dan mendiskriminasi orang Ukraina yang berbahasa Rusia,” tegas dia.



Nebenzia mencatat, “Jika hasil ini dapat dicapai melalui negosiasi, kami siap untuk skenario ini. Jika tidak, maka tugas kita akan tercapai dengan cara militer.”

Diplomat itu menegaskan kembali bahwa Rusia berperang bukan melawan rakyat Ukraina, melainkan melawan "rezim kriminal nasionalis yang berkuasa pada tahun 2014" setelah kudeta di Kiev.

Menurut dia, kepemimpinan Ukraina yang baru telah mencoba membersihkan negara itu dari "segala sesuatu yang berhubungan dengan Rusia, dan memuliakan kaki tangan Nazi."

Nebenzia menyatakan, "Semuanya bisa berakhir berbeda untuk Ukraina," jika Kiev telah menegakkan Perjanjian Minsk yang sekarang sudah tidak ada, yang ditandatangani pada tahun 2014 dan 2015 dalam upaya membuka jalan bagi perdamaian dengan memberikan status khusus kepada Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk dalam negara Ukraina.

Namun, baik Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky atau pendahulunya, maupun Prancis dan Jerman, yang mengambil bagian dalam negosiasi Perjanjian Minsk, tidak pernah bermaksud memenuhi rencana tersebut, menurut Nebenzia.

“Proses diplomatik ini hanya berfungsi sebagai tabir asap di mana mereka secara diam-diam mempersenjatai Ukraina untuk melawan Rusia,” papar dia.

Bulan lalu, mantan Kanselir Jerman Angela Merkel mengakui Perjanjian Minsk adalah “upaya untuk memberikan waktu kepada Ukraina” agar pasukannya bisa menjadi lebih kuat.

Belakangan, pengungkapan ini dikonfirmasi mantan Presiden Prancis Francois Hollande, yang mencatat Perjanjian Minsk telah membantu Ukraina mencapai tujuan tersebut.

Pengakuan Merkel dan Hollande menyebabkan kegemparan di Moskow, dengan pejabat Rusia menggambarkan mereka sebagai "formalisasi pengkhianatan."

Pada Desember, Ukraina melontarkan gagasan "KTT Perdamaian Global", yang dibangun di atas "formula perdamaian" Zelensky, yang secara khusus menuntut Rusia menarik pasukannya dari semua wilayah yang diklaim Kiev.

Moskow menolak rencana tersebut karena mengabaikan status baru Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk serta Wilayah Kherson dan Zaporozhye, dan Crimea sebagai bagian dari Rusia.

Kiev ingin mengadakan KTT di markas besar PBB di New York pada 24 Februari, tanpa indikasi bahwa Moskow akan diundang.