Israel Balas Dendam, Cabut Izin Perjalanan Menlu Palestina
loading...
Menteri Luar Negeri (Menlu) Palestina Riyad al-Maliki. Foto/REUTERS
A
A
A
TEL AVIV - Pemerintah konservatif baru Israel mencabut izin perjalanan Menteri Luar Negeri (Menlu) Palestina Riyad al-Maliki.
Tindakan ini dianggap sebagai bagian dari serangkaian langkah balas dendam Israel untuk menghukum Otoritas Palestina karena mencari pendapat hukum tentang pendudukan rezim Zionis dari pengadilan tertinggi PBB.
Izin perjalanan dicabut pada Minggu (8/1/2023), menurut Maliki, yang mengatakan dalam pernyataan bahwa dia kembali dari pelantikan Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva ketika dia mendapat kabar tersebut.
Tanpa izin dari Israel, Maliki tidak lagi dapat dengan mudah keluar-masuk Tepi Barat yang menjadi pusat pemerintahan Otoritas Palestina.
Sebaliknya, seperti penduduk lain di wilayah pendudukan Israel, dia mungkin akan tunduk pada persyaratan persetujuan dan pos pemeriksaan yang ketat.
Menteri luar negeri tidak menyatakan apakah pejabat Otoritas Palestina lainnya juga telah kehilangan izin perjalanan mereka.
Perdana Menteri Israel yang baru terpilih, Benjamin Netanyahu, mengumumkan tindakan hukuman terhadap Otoritas Palestina (PA) setelah rapat kabinetnya pada Kamis.
Di antara sanksi itu, menurut Netanyahu, adalah “menolak keuntungan bagi para VIP yang memimpin perang politik dan hukum melawan Israel.”
Dia mengutip tindakan banding Palestina pekan lalu ke Mahkamah Internasional PBB (ICJ) untuk keputusan pendudukan Israel atas wilayah Palestina.
Tindakan ini dianggap sebagai bagian dari serangkaian langkah balas dendam Israel untuk menghukum Otoritas Palestina karena mencari pendapat hukum tentang pendudukan rezim Zionis dari pengadilan tertinggi PBB.
Izin perjalanan dicabut pada Minggu (8/1/2023), menurut Maliki, yang mengatakan dalam pernyataan bahwa dia kembali dari pelantikan Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva ketika dia mendapat kabar tersebut.
Tanpa izin dari Israel, Maliki tidak lagi dapat dengan mudah keluar-masuk Tepi Barat yang menjadi pusat pemerintahan Otoritas Palestina.
Sebaliknya, seperti penduduk lain di wilayah pendudukan Israel, dia mungkin akan tunduk pada persyaratan persetujuan dan pos pemeriksaan yang ketat.
Menteri luar negeri tidak menyatakan apakah pejabat Otoritas Palestina lainnya juga telah kehilangan izin perjalanan mereka.
Perdana Menteri Israel yang baru terpilih, Benjamin Netanyahu, mengumumkan tindakan hukuman terhadap Otoritas Palestina (PA) setelah rapat kabinetnya pada Kamis.
Di antara sanksi itu, menurut Netanyahu, adalah “menolak keuntungan bagi para VIP yang memimpin perang politik dan hukum melawan Israel.”
Dia mengutip tindakan banding Palestina pekan lalu ke Mahkamah Internasional PBB (ICJ) untuk keputusan pendudukan Israel atas wilayah Palestina.
Explore More