China Tutup Seribu Akun Medsos Pengkritik Kebijakan Pemerintah
loading...
China Tutup Seribu Akun Medsos Pengkritik Kebijakan Pemerintah. FOTO/Reuters
A
A
A
BEIJING - China telah menangguhkan atau menutup akun media sosial lebih dari 1.000 kritikus terhadap kebijakan pemerintah terkait wabah Covid-19 . Langkah itu diambil Beijing saat negara tersebut bergerak untuk membatalkan pembatasan ketat anti-virus.
Platform media sosial Sina Weibo yang populer mengaku telah menangani 12.854 pelanggaran, termasuk serangan terhadap para ahli, sarjana dan pekerja medis dan mengeluarkan larangan sementara atau permanen pada 1.120 akun.
Baca: China: Setop Politisasi Pandemi COVID-19
Partai Komunis yang berkuasa sebagian besar mengandalkan komunitas medis untuk membenarkan penguncian yang keras, tindakan karantina dan pengujian massal, yang hampir semuanya tiba-tiba ditinggalkan bulan lalu.
“Perusahaan akan terus meningkatkan penyelidikan dan pembersihan semua jenis konten ilegal, dan menciptakan lingkungan komunitas yang harmonis dan ramah bagi sebagian besar pengguna," kata Sina Weibo dalam sebuah pernyataan, Kamis (5/1/2023), seperti dikutip dari AP.
Kritik, yang sebagian besar terfokus pada penegakan peraturan yang keras, termasuk pembatasan perjalanan terbuka yang membuat orang terkurung di rumah mereka selama berminggu-minggu, terkadang disegel di dalam tanpa makanan atau perawatan medis yang memadai.
Baca: Diduga Jadi Mata-mata China, Taiwan Tahan Para Perwira Militernya
Kemarahan juga dilampiaskan atas persyaratan bahwa siapa pun yang berpotensi dites positif atau telah melakukan kontak dengan orang tersebut harus dikurung untuk observasi di rumah sakit lapangan, di mana kepadatan penduduk, makanan yang buruk, dan kebersihan sering dikeluhkan.
Biaya sosial dan ekonomi akhirnya memicu protes jalanan yang jarang terjadi di Beijing dan kota-kota lain, kemungkinan memengaruhi keputusan partai untuk segera melonggarkan langkah-langkah yang paling ketat.
Sebagai bagian dari perubahan terbaru, China juga tidak akan lagi mengajukan tuntutan pidana terhadap orang yang dituduh melanggar peraturan karantina perbatasan, menurut pemberitahuan yang dikeluarkan oleh lima departemen pemerintah pada hari Sabtu.
Baca: Pertama dalam 300 Tahun, China Kehilangan Gelar Negara Terpadat di Dunia Tahun Ini
Individu yang saat ini ditahan akan dibebaskan dan aset yang disita dikembalikan, kata pemberitahuan itu.
“Penyesuaian dilakukan setelah secara komprehensif mempertimbangkan bahaya perilaku terhadap masyarakat, dan bertujuan untuk beradaptasi dengan situasi baru pencegahan dan pengendalian epidemi,” kata situs web surat kabar resmi China Daily dalam sebuah laporan.
Platform media sosial Sina Weibo yang populer mengaku telah menangani 12.854 pelanggaran, termasuk serangan terhadap para ahli, sarjana dan pekerja medis dan mengeluarkan larangan sementara atau permanen pada 1.120 akun.
Baca: China: Setop Politisasi Pandemi COVID-19
Partai Komunis yang berkuasa sebagian besar mengandalkan komunitas medis untuk membenarkan penguncian yang keras, tindakan karantina dan pengujian massal, yang hampir semuanya tiba-tiba ditinggalkan bulan lalu.
“Perusahaan akan terus meningkatkan penyelidikan dan pembersihan semua jenis konten ilegal, dan menciptakan lingkungan komunitas yang harmonis dan ramah bagi sebagian besar pengguna," kata Sina Weibo dalam sebuah pernyataan, Kamis (5/1/2023), seperti dikutip dari AP.
Kritik, yang sebagian besar terfokus pada penegakan peraturan yang keras, termasuk pembatasan perjalanan terbuka yang membuat orang terkurung di rumah mereka selama berminggu-minggu, terkadang disegel di dalam tanpa makanan atau perawatan medis yang memadai.
Baca: Diduga Jadi Mata-mata China, Taiwan Tahan Para Perwira Militernya
Kemarahan juga dilampiaskan atas persyaratan bahwa siapa pun yang berpotensi dites positif atau telah melakukan kontak dengan orang tersebut harus dikurung untuk observasi di rumah sakit lapangan, di mana kepadatan penduduk, makanan yang buruk, dan kebersihan sering dikeluhkan.
Biaya sosial dan ekonomi akhirnya memicu protes jalanan yang jarang terjadi di Beijing dan kota-kota lain, kemungkinan memengaruhi keputusan partai untuk segera melonggarkan langkah-langkah yang paling ketat.
Sebagai bagian dari perubahan terbaru, China juga tidak akan lagi mengajukan tuntutan pidana terhadap orang yang dituduh melanggar peraturan karantina perbatasan, menurut pemberitahuan yang dikeluarkan oleh lima departemen pemerintah pada hari Sabtu.
Baca: Pertama dalam 300 Tahun, China Kehilangan Gelar Negara Terpadat di Dunia Tahun Ini
Individu yang saat ini ditahan akan dibebaskan dan aset yang disita dikembalikan, kata pemberitahuan itu.
“Penyesuaian dilakukan setelah secara komprehensif mempertimbangkan bahaya perilaku terhadap masyarakat, dan bertujuan untuk beradaptasi dengan situasi baru pencegahan dan pengendalian epidemi,” kata situs web surat kabar resmi China Daily dalam sebuah laporan.
(esn)
Lihat Juga :
