PBB Minta Opini Mahkamah Internasional Terkait Pendudukan Israel
Minggu, 01 Januari 2023 - 09:55 WIB
loading...
A
A
A
Baca: Wajah Pemerintahan Baru Israel: Ketua DPR-nya Gay, Menterinya Anti-Negara Palestina
Pada tahun 2004, ICJ memutuskan bahwa 'tembok keamanan' yang dibangun Israel melalui Tepi Barat dan Yerusalem Timur adalah ilegal dan sama dengan pencaplokan tanah Palestina secara de facto, menuntut struktur tersebut dihancurkan dan warga Palestina harus dibayar kompensasi. Majelis Umum PBB bahkan mengeluarkan resolusi yang menuntut Israel mematuhi keputusan ICJ. Namun hingga kini tembok itu masih berdiri.
Duta Besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan, menolak resolusi itu – dan selanjutnya setiap keputusan dari badan peradilan yang menerima mandatnya dari PBB yang bangkrut secara moral dan dipolitisasi – sebagai sepenuhnya tidak sah. Negara Zionis itu baru saja mengangkat sumpat pemerintahan koalisi sayap kanan yang dipimpin oleh perdana menteri terlama, Benjamin Netanyahu, awal pekan ini.
PBB dan sejumlah anak organisasinya telah mengeluarkan lusinan resolusi yang mengutuk ilegalitas pendudukan yang sedang berlangsung di wilayah Palestina selama beberapa dekade terakhir. Resolusi hari Jumat berawal dari laporan Komisi Penyelidikan Dewan Hak Asasi Manusia PBB dari bulan Oktober, yang mengisyaratkan bahwa kebijakan Israel dapat naik ke tingkat kejahatan perang dan memerlukan perhatian ICJ.
Baca: Israel Tangkap Lebih dari 3.000 Warga Palestina Sepanjang Tahun 2022
Pada tahun 2004, ICJ memutuskan bahwa 'tembok keamanan' yang dibangun Israel melalui Tepi Barat dan Yerusalem Timur adalah ilegal dan sama dengan pencaplokan tanah Palestina secara de facto, menuntut struktur tersebut dihancurkan dan warga Palestina harus dibayar kompensasi. Majelis Umum PBB bahkan mengeluarkan resolusi yang menuntut Israel mematuhi keputusan ICJ. Namun hingga kini tembok itu masih berdiri.
Duta Besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan, menolak resolusi itu – dan selanjutnya setiap keputusan dari badan peradilan yang menerima mandatnya dari PBB yang bangkrut secara moral dan dipolitisasi – sebagai sepenuhnya tidak sah. Negara Zionis itu baru saja mengangkat sumpat pemerintahan koalisi sayap kanan yang dipimpin oleh perdana menteri terlama, Benjamin Netanyahu, awal pekan ini.
PBB dan sejumlah anak organisasinya telah mengeluarkan lusinan resolusi yang mengutuk ilegalitas pendudukan yang sedang berlangsung di wilayah Palestina selama beberapa dekade terakhir. Resolusi hari Jumat berawal dari laporan Komisi Penyelidikan Dewan Hak Asasi Manusia PBB dari bulan Oktober, yang mengisyaratkan bahwa kebijakan Israel dapat naik ke tingkat kejahatan perang dan memerlukan perhatian ICJ.
Baca: Israel Tangkap Lebih dari 3.000 Warga Palestina Sepanjang Tahun 2022
(ian)
Lihat Juga :
