Terungkap, Twitter Bantu Langsung Kampanye Propaganda Pentagon

WASHINGTON - Para eksekutif Twitter telah memberikan hak istimewa khusus kepada Departemen Pertahanan AS untuk menggunakan platform media sosial tersebut untuk kampanye pengaruh online terselubungnya selama setidaknya lima tahun.

Informasi itu terungkap dalam komunikasi internal perusahaan yang baru dirilis.



Wartawan investigasi Lee Fang menerbitkan kumpulan dokumen kedelapan pada Selasa (20/12/2022), setelah pemilik baru perusahaan, Elon Musk, mengesahkan rilis dalam upaya memberikan transparansi tentang pengambilan keputusan Twitter di masa lalu.

“Meskipun berjanji menutup jaringan propaganda rahasia yang dikelola negara, dokumen Twitter menunjukkan raksasa media sosial itu secara langsung membantu operasi pengaruh militer AS,” tulis Fang.



Wartawan itu diizinkan mengajukan permintaan untuk dokumen internal Twitter melalui seorang pengacara, "Artinya hasil pencarian mungkin tidak lengkap."

Kolusi yang terungkap berlangsung setidaknya sejak 2017, ketika Nathaniel Kahler, pejabat yang bekerja dengan Komando Pusat AS, mengirim email ke Twitter, meminta verifikasi dan "daftar putih" dari beberapa lusin akun berbahasa Arab yang digunakan CENTCOM "untuk memperkuat pesan tertentu.”

Pada hari yang sama, anggota tim integritas Twitter menerapkan "tag pengecualian khusus" yang pada dasarnya memberikan akun itu hak verifikasi tanpa tanda centang biru yang terlihat.



Sementara Pentagon diduga berjanji tidak menyembunyikan afiliasi mereka, di beberapa titik bios profil dan foto dari beberapa akun ini diubah, dan mereka mulai menyamar sebagai pengguna biasa atau sumber opini dan informasi yang "tidak memihak".

Beberapa akun dalam daftar tersebut mempromosikan militan yang didukung Amerika Serikat (AS) di Suriah, dan propaganda anti-Iran di Irak.

Akun lainnya digunakan untuk membenarkan serangan pesawat tak berawak AS sebagai "akurat" dan hanya membunuh teroris, bukan warga sipil, di Yaman.

“Sepertinya DOD (Departemen Pertahanan AS) melakukan sesuatu yang curang dan jelas tidak sejalan dengan apa yang mereka berikan kepada kita saat itu,” ujar seorang mantan karyawan Twitter kepada The Intercept.

Email lain yang diperoleh The Intercept menunjukkan pejabat tinggi Twitter, termasuk mantan kepala kepercayaan dan keamanan, Yoel Roth, pengacara Stacia Cardille, dan wakil penasihat umum Jim Baker, membahas kolusi tersebut sebagai "berpotensi bermasalah" di tahun-tahun berikutnya, tetapi memungkinkan banyak akun itu untuk tetap aktif.

Dalam satu email, Baker berspekulasi, "DoD mungkin ingin memberi kami jadwal untuk mematikannya lebih lama yang tidak akan mengganggu operasi yang sedang berlangsung atau mengungkapkan koneksi mereka ke DoD."

Namun, tidak satu pun email yang diberikan kepada The Intercept menjelaskan apa yang sebenarnya dibahas pada pertemuan rahasia dengan para pejabat Pentagon.

Kampanye pengaruh tampaknya terkait dengan operasi berskala lebih besar yang berjalan di luar beberapa lusin akun Twitter itu dan di banyak platform internet lainnya, termasuk Facebook, YouTube, dan Telegram, seperti yang awalnya disorot para peneliti di Graphika dan Stanford Internet Observatory pada Agustus lalu, dan dikuatkan investigasi Washington Post pada bulan September.

Dipelopori jurnalis Matt Taibbi dan sesama reporter Bari Weiss, File Twitter telah diterbitkan secara bergulir dengan restu dari pemilik baru situs tersebut, pengusaha miliarder Elon Musk.

Sampai saat ini dokumen tersebut telah menjelaskan beberapa keputusan kontroversial yang dibuat perusahaan, termasuk materi seputar penangguhan mantan Presiden Donald Trump, praktik larangan bayangan, serta larangan di seluruh situs pada laporan New York Post tentang urusan bisnis asing Hunter Biden, putra Presiden Joe Biden.