Kepala HAM PBB Akan Tindaklanjuti Masalah Xinjiang dengan China
loading...
Kepala HAM PBB Akan Tindaklanjuti Masalah Xinjiang dengan China. FOTO/Reuters
A
A
A
BEIJING - Kepala hak asasi manusia PBB , Volker Turk mengatakan pada Jumat (9/12/2022), bahwa dia ingin terlibat dengan Beijing atas temuan laporan yang dikeluarkan oleh pendahulunya yang mengatakan bahwa perlakuan China terhadap Uyghur dan Muslim lainnya di wilayah Xinjiang mungkin merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Seperti dilaporkan Reuters, Beijing menekan pendahulu Turk, Michelle Bachelet, untuk tidak mempublikasikan laporan tersebut. Bachelet merilis laporan itu di menit-menit terakhir masa jabatannya.
Baca: Mengenal Xinjiang, Provinsi di China dengan Populasi Muslim Terbanyak
"Laporan yang dikeluarkan pada 31 Agustus adalah laporan yang sangat penting dan menyoroti masalah hak asasi manusia yang sangat serius," kata Turk dalam jumpa pers di Jenewa dalam komentar publik pertamanya tentang masalah tersebut sejak menjabat.
"Saya pribadi akan terus berhubungan dengan otoritas (China). Saya sangat bertekad untuk melakukannya. Harapan muncul abadi," lanjutnya.
China, yang menyangkal tuduhan Xinjiang, sebelumnya mengindikasikan akan menutup pintu kerja sama dengan kantor hak asasi manusia PBB setelah rilis laporan tersebut.
Baca: Protes Besar Pecah di Xinjiang, Massa Tuntut Lockdown Covid-19 Diakhiri
Upaya yang dipimpin Barat untuk meluncurkan debat tentang laporan Xinjiang di Dewan Hak Asasi Manusia gagal pada bulan Oktober di tengah lobi keras dari China.
Komisaris Tinggi memainkan peran penting dalam menentang kemunduran kebebasan pada saat otokrasi mendapatkan pengaruh di seluruh dunia dengan mengorbankan demokrasi.
Turk adalah mantan wakil sekretaris jenderal untuk kebijakan di bawah Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Beberapa kritikus awal pengangkatannya berasumsi bahwa Turk akan mengadopsi taktik tenang dari mantan bosnya.
Seperti dilaporkan Reuters, Beijing menekan pendahulu Turk, Michelle Bachelet, untuk tidak mempublikasikan laporan tersebut. Bachelet merilis laporan itu di menit-menit terakhir masa jabatannya.
Baca: Mengenal Xinjiang, Provinsi di China dengan Populasi Muslim Terbanyak
"Laporan yang dikeluarkan pada 31 Agustus adalah laporan yang sangat penting dan menyoroti masalah hak asasi manusia yang sangat serius," kata Turk dalam jumpa pers di Jenewa dalam komentar publik pertamanya tentang masalah tersebut sejak menjabat.
"Saya pribadi akan terus berhubungan dengan otoritas (China). Saya sangat bertekad untuk melakukannya. Harapan muncul abadi," lanjutnya.
China, yang menyangkal tuduhan Xinjiang, sebelumnya mengindikasikan akan menutup pintu kerja sama dengan kantor hak asasi manusia PBB setelah rilis laporan tersebut.
Baca: Protes Besar Pecah di Xinjiang, Massa Tuntut Lockdown Covid-19 Diakhiri
Upaya yang dipimpin Barat untuk meluncurkan debat tentang laporan Xinjiang di Dewan Hak Asasi Manusia gagal pada bulan Oktober di tengah lobi keras dari China.
Komisaris Tinggi memainkan peran penting dalam menentang kemunduran kebebasan pada saat otokrasi mendapatkan pengaruh di seluruh dunia dengan mengorbankan demokrasi.
Turk adalah mantan wakil sekretaris jenderal untuk kebijakan di bawah Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Beberapa kritikus awal pengangkatannya berasumsi bahwa Turk akan mengadopsi taktik tenang dari mantan bosnya.
(esn)
Lihat Juga :
