Takut Risiko Keamanan Nasional, AS Larang Impor Teknologi China

Minggu, 27 November 2022 - 06:01 WIB
loading...
Takut Risiko Keamanan Nasional, AS Larang Impor Teknologi China
Pejalan kaki melintasi logo Huawei. Foto/REUTERS
A A A
WASHINGTON - Washington melarang impor dan penjualan peralatan telekomunikasi baru dari sejumlah pabrikan terbesar China karena "risiko yang tidak dapat diterima" terhadap keamanan nasional Amerika Serikat (AS).

Menurut pernyataan pada Jumat dari Komisi Komunikasi Federal AS (FCC), larangan tersebut menargetkan produk teknologi yang dibuat raksasa telekomunikasi China Huawei dan ZTE, pembuat peralatan pengawasan Dahua Technology, perusahaan pengawasan video Teknologi Digital Hangzhou Hikvision, produsen peralatan telekomunikasi Hytera Communications, serta anak perusahaan dan afiliasinya.

“FCC berkomitmen melindungi keamanan nasional kami dengan memastikan bahwa peralatan komunikasi yang tidak dapat dipercaya tidak boleh digunakan di dalam perbatasan kami, dan kami melanjutkan pekerjaan itu di sini. Aturan baru ini merupakan bagian penting dari tindakan berkelanjutan kami untuk melindungi rakyat Amerika dari ancaman keamanan nasional yang melibatkan telekomunikasi,” ungkap pernyataan Ketua FCC Jessica Rosenworcel.



Badan mencatat peraturan baru berlaku untuk persetujuan impor dan penjualan peralatan di masa mendatang.

Meski demikian, badan itu juga menyatakan bisa mencabut persetujuan yang sebelumnya diberikan.

Lima perusahaan China itu ditambahkan ke apa yang disebut "daftar tertutup" FCC pada Maret tahun ini dengan tujuan membatasi akses mereka ke pasar AS.

FCC mengatakan pada saat itu perusahaan dapat digunakan oleh Beijing untuk memata-matai warga AS.

Huawei sejauh ini menolak mengomentari larangan tersebut, sementara ZTE, Dahua, Hytera, dan kedutaan besar China di Washington tidak segera menanggapi permintaan komentar dari media.

Namun, awal tahun ini, kedutaan besar China menuduh FCC "menyalahgunakan kekuasaan negara" dan "menyerang dengan jahat" perusahaan telekomunikasi China.

(sya)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1592 seconds (0.1#10.140)